Lewat ke baris perkakas

Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spread the love

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka salah satu tugas instansi pembina jabatan fungsional adalah menyusun standar kompetensi jabatan fungsional disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara maka LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara didasarkan pada Kamus Kompetensi Teknis, Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural Kamus kompetensi teknis pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan dasar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah Daftar jenis kompetensi teknis pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas :

  1. kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
  2. kompetensi melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah
  3. kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan
  4. kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola

 

Kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Defenisi : Kompetensi ini mencakupi kemampuan (sinergitas pengetahuan keterampilan dan sikap) untuk melakukan perencanaan pengadaan barang/jasapemerintah (beserta pengelolaan resikonya) yang meliputi : identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang jasa; penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja (KAK); penyusunan perkiraan harga; perumusan strategi pengadaan; pemaketan dan cara pengadaan; dan perumusan organisasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut :

Level 1

mampu memahami tentang identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang jasa; spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja (KAK); perkiraan harga; strategi pengadaan; organisasi pengadaan barang/jasapemerintah; dan melakukan pengumpulan bahan/data/informasi terkait

Level 2

mampu melakukan identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang jasa, penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa sederhana, kerangka acuan kerja (KAK)jasa konsultansi perorangan dan perkiraan harga berbasis harga pasar dan harga dan harga paket pekerjaan sejenis

Level 3

mampu melakukan penyusunan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja (KAK) dan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks serta merumuskan pemaketan dan cara pengadaan

Level 4

mampu melakukan penyusunan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja (KAK),  dan perkiraan harga pekerjaan kompleks serta merumuskan strategi pengadaan dan organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah

Level 5

mampu mengembangkan konsep, teori dan/atau kebijakan tentang identifikasi/reviu kebutuhan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), perkiraan harga dan strategi pengadaan dan organisasi pengadaan barang/jasapemerintah.

Kompetensi Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah

Defenisi : Kompetensi ini mencakupi kemampuan (sinergitas pengetahuan keterampilan dan sikap) untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa (beserta pengelolaan resikonya) yang meliputi: reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi evaluasi penawaran, pengelolaan sanggah, penyusunan daftar penyedia dan negosiasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut :

Level 1

mampu memahami tentang reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan daftar penyedia, negosiasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan melakukan pengumpulan bahan/data/informasi terkait

Level 2

mampu melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasayang sederhana

Level 3

mampu melakukan reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah dan melakukan pemilihan penyedia barang/jasauntuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana

Level 4

mampu melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasayang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik

Level 5

mampu mengembangkan konsep, teori dan kebijakan tentang reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan daftar penyedia dan negosiasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Defenisi : Kompetensi ini mencakupi kemampuan (sinergitas pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk melakukan pekerjaan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (beserta pengelolaan resikonya) yang meliputi: perumusan kontrak, pembentukan tim pengelola kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, serah terima hasil dan evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut :

Level 1

mampu memahami tentang persiapan dan pelaksanaan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah dan melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang sederhana serta melakukan pengumpulan bahan/data/informasi terkait

Level 2

mampu merumuskan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk yang sederhana dan melakukan pengendalian kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta melaksanakan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasapemerintah

Level 3

mampu merumuskan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk yang tidak sederhana dan melakukan pengendalian kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak kompleks

Level 4

mampu merumuskan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan yang memiliki kriteria/persyaratan khusus dan/atau spesifik dan melakukan pengendalian kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompleks serta menyusun instrumen evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah

Level 5

mampu mengembangkan konsep, teori dan kebijakan tentang persiapan dan pelaksanaan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah

Kompetensi mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola

Defenisi : Kompetensi ini mencakupi kemampuan (sinergitas pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola (beserta pengelolaan resikonya) yang meliputi penyusunan rencana dan persiapan; pelaksanaan; dan pengawasan, pengendalian; dan pelaporan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara swakelola tipe I, II, III dan IV, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut :

Level 1

mampu memahami tentang perencanaan, pelaksanaan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola dan melakukan pengumpulan bahan/data/informasi terkait

Level 2

mampu melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola

Level 3

Mampu melakukan analisis dan memecahkan masalah teknis operasional pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola

Level 4

mampu melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola

Level 5

Mampu mengembangkan konsep, teori dan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

Untuk mengetahui kecakapan dan indikator perilaku setiap level kompetensi dapat dilihat pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/jasa Pemerintah disini: https://msyarif.id/download/peraturan-lembaga-kebijakan-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2019-tentang-kamus-kompetensi-teknis-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/?preview=true

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *