Lewat ke baris perkakas

Karya Tulis Ilmiah dalam Pengadaan Barang/Jasa

Spread the love

TEKNIK PERUMUSAN NAMA PAKET PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD

M. SYARIF, S.IP.

Nip. 19731226 200502 1 002

 Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama

Bagian pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah

Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

 Alamat Penulis :

Kantor       :    Jalan Salotungo Kantor Gabungan Dinas Lantai 1 Watansoppeng Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Rumah      :    Perumnas Anggrek Permai Blok AA No 26 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Nama paket Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diuraikan pada sub rincian objek belanja dalam RKA-SKPD dan diumumkan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) masih ditemukan nama paket PBJ yang membingungkan para pengelola/pelaku pengadaan barang/jasa karena tidak menggambarkan deliverables/hasil serahan/output yang sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Nama paket PBJ belum disusun sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang mencerminkan pernyataan atau keterangan paket PBJ dari aspek manajemen ruang lingkup, cara dan jenis Pengadaan serta ragam bahasa ilmu.

Pendekatan Manajemen Ruang Lingkup Proyek (Project Scope Management) mampu mendeskripsikan keseluruhan cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan baik, karena Manajemen Ruang Lingkup Proyek meliputi ; Plan Scope Management, Collect Requirement, Define Scope, Create Work Breakdown Structure (WBS), Validate Scope, dan Control Scope.

Perumusan paket dan pemaketan dalam PBJ yang sistematis dapat menciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

KATA KUNCI : Nama paket, Manajemen ruang lingkup, Pemaketan, RKA-SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Hasil pengadaan barang/jasa yang tepat dipengaruhi oleh proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, serta dilakukan dengan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang baik.

Transparansi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) diwujudkan dengan penayanganan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) yang dikelola oleh LKPP RI yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan menjadi titik awal dimulainya tahapan pengadaan barang/jasa. Pengumuman RUP SKPD dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Paket PBJ yang diumumkan pada SiRUP diperoleh dari hasil Perencanaan pengadaan yang dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (Peraturan LKPP No 7 Tahun 2018).

Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tiap proses Perencanaan Pengadaan diharapkan dapat dilakukan dengan baik untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketepatan aspek-aspek penting dalam pengadaan yaitu: kualitas, kuantitas, waktu, tempat dan harga (Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 10 Tahun 2019).

Identifikasi kebutuhan barang/jasa SKPD disusun atas pertimbangan obyektif dan bukan berorientasi pada keinginan pihak tertentu, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam melakukan analisis dalam upaya merumuskan nama Paket PBJ yang tepat dan mampu menggambarkan ruang lingkup pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan sehingga dengan membaca nama paket PBJ, kita dapat memiliki persepsi yang sama mengenai jenis pengadaan, cara pengadaan, penetapan metode pemilihan, dan deliverables yang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang/jasa hasil pengadaan untuk kepentingan pencatatan asset Barang Milik Daerah.

Kesalahan dalam merumuskan nama paket disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manajemen ruang lingkup proyek (Project Scope Management) menyebabkan nama paket PBJ tidak menggambarkan secara utuh ruang lingkup paket dan deliverables yang ingin diwujudkan serta pembebanan anggaran yang tidak sesuai ketentuan mengenai klasifikasi dan kodefikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Konsistensi dalam perumusan nama paket PBJ sejak perencanaan pengadaan barang/jasa, penyusunan RKA-SKPD, pengumuman RUP, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan diserahterimakannya hasil pengadaan barang/jasa dapat mempengaruhi akuntabilitas dan kinerja pengadaan barang/jasa SKPD.

Disamping itu, permasalahan pembayaran tagihan atas hasil pengadaan barang/jasa karena nama paket PBJ tidak sama dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD dapat dikurangi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana cara merumuskan nama paket PBJ yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah?
  2. Bagaimana cara merumuskan nama paket PBJ yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah?
  3. Pendekatan apa saja yang digunakan untuk merumuskan nama paket PBJ?
  4. Bagaimana teknik perumusan nama paket PBJ? 

C. Kegunaan / Manfaat

Beberapa kegunaan/manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

  1. Tersedia pendekatan yang seragam bagi PPK dalam perumusan paket pengadaan barang/jasa untuk menguraikan sub-rincian objek belanja dalam penyusunan RKA-SKPD
  2. Teknik pendekatan yang sama akan memudahkan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi dalam penyusunan laporan sesuai permintaan dan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan.
  3. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi membutuhkan basis data yang valid.
  4. Konsistensi paket pengadaan barang/jasa sejak perencanaan sampai dengan diserahterimakannya barang/jasa yang diadakan menjadi kunci akuntabilitas dan kelancaran proses pengadaan barang/jasa
  5. Menjadi referensi dan acuan bagi PPK dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pada saat penyusunan RKA-SKPD.
  6. Meminimalisir Revisi DPA akibat kesalahan penulisan nama paket pengadaan barang/jasa pada sub-rincian objek belanja pada DPA.

D. Hipotesis

  1. Pemahaman yang baik dalam perumusan nama paket pengadaan barang/jasa dapat memudahkan para PPK dalam perencanaan pengadaan barang/jasa dalam penyusunan RKA-SKPD
  2. Teknik Perumusan nama paket pengadaan barang/jasa dengan pendekatan Ruang Lingkup (Scope Approach), Deliverables sesuai penggolongan dan kodefikasi Barang, Cara Pengadaan, Jenis Pengadaan, Konsolidasi dan Tahun Pengadaan serta memenuhi kaidah ragam bahasa ilmu dapat menjadi landasan justifikasi teknis dalam perumusan nama paket pengadaan barang/jasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Umum

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan:

  1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
  2. penganggaran terpadu; dan
  3. penganggaran berdasarkan Kinerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja dilakukan dengan memperhatikan:

  1. Keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
  2. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
  3. Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Jenis, Obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

  1. Belanja Operasi;
  2. Belanja Modal;
  3. Belanja Tidak Terduga; dan
  4. Belanja Transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada:

  1. Indikator Kinerja;
  2. Tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
  3. Standar harga satuan;
  4. Rencana kebutuhan BMD; dan
  5. Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen dimaksud menggunakan Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

  1. Perencanaan pembangunan daerah;
  2. Perencanaan anggaran daerah;
  3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
  4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah memang terdapat tipikal yang membutuhkan perlakuan dan pendekatan khusus.

Meskipun demikian, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan belanja daerah, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah untuk melakukan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa.

Beberapa definisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi ketentuan umum dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

  1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah
  2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
  4. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
  5. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
  6. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
  7. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  8. Pengadaan Barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
  9. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
  10. Jasa Konsultansi Non Konstruksi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
  11. Jasa Konsultansi Kontruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
  12. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
  13. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
  14. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 222 ayat  (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

  1. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
  2. Penyusunan rencana kerja SKPD;
  3. Penyusunan anggaran;
  4. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  5. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
  6. Akuntansi dan pelaporan; dan
  7. Pengadaan barang dan jasa.

Dalam menerapkan Sistem pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi melalui Teknologi Informasi maka Basis Data (Database) menjadi sangat penting, Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Software yang digunakan untuk mengelola dan permintaan panggilan (query) basis data yang disebut Sistem Manajemen Data Base (Data Base Management System, DBMS). https://www.dosenpendidikan.co.id/basis-data/(diakses pada tanggal 25 April 2020).

  1. Basis data adalah file – file yang berelasi, relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada untuk digunakan dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. (Kristanto, 1994)
  2. Basis data adalah kumpulan file data yang terorganisasi, terintegrasi dan bisa digunakan bersama. (C.J Date, 1981)

Basis data adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan data. (Kenneth C. Laudon. Jane P. Louden 2010) https://kurniawanmustofa29.wordpress.com/database/

Alur perencanaan, Penganggaran dan Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah digambarkan pada diagram sebagai berikut :

Gambar 1.      Alur Perencanaan, Penganggaran dan Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah (Keputusan Deputi Bidang ME & PSI LKPP Nomor 10 Tahun 2019)

Paket PBJ dalam sistem penganggaran keuangan daerah merupakan Basis Data RKA-SKPD, DPA-SKPD dan APBD dalam suatu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Pendekatan Project Management Book of Knowledge (PMBOK)

Pendekatan PMBOK digunakan untuk merumuskan dan menganalisa program untuk mengetahui yang mana termasuk kegiatan proyek dan yang mana kegiatan operasional, meskipun keduanya dapat digunakan dalam mengelola struktur dan dekomposisi kegiatan proyek dan kegiatan operasional dalam perumusan Paket PBJ.

Gambar 2. Perbandingan Kegiatan Proyek dengan Kegiatan Operasional http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2009100301MNbab2/page4.htmldiakses pada tanggal 24 april 2020.

  1. Manajemen Ruang Lingkup Proyek (Project Scope Management)

“Project Scope Management includes the processes required to ensure that the project includes all the work required, and only the work required, to complete the project successfully. Managing the project scope is primarily concerned with defining and controlling what is and is not included in the project”.

Manajemen Ruang Lingkup Proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek telah mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang diperlukan, untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Mengelola ruang lingkup proyek terutama berkaitan dengan mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. http://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2016/09/PMBOK-Guide-5th-Edition-PMI.pdf diakses pada tanggal 23 April 2020 (PMBOK The 5 edition –PMI, Hal 104)

Dalam konteks proyek, istilah ruang lingkup dapat merujuk pada:

  • Ruang lingkup produk ; meliputi Fitur dan fungsi yang menjadi ciri produk, layanan, atau hasil; dan / atau
  • Ruang lingkup proyek ; meliputi Pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk, layanan, atau hasil termasuk fitur dan fungsi yang ada didalamnya. Meskipun Istilah lingkup proyek kadang-kadang dipandang sebagai termasuk lingkup produk.

Define Scope adalah proses mengembangkan deskripsi rinci tentang proyek dan produk. Manfaat utama dari proses ini menggambarkan tahapan proses proyek, layanan, atau batas-batas hasil dalam menetapkan persyaratan, serta menetapkan komponen mana yang sesuai untuk dimasukkan atau dikeluarkan dari ruang lingkup proyek.

C. Workbreak Down Structure (WBS)

Proses yang digunakan untuk mengelola ruang lingkup proyek, tergantung alat dan teknik pendukung, dapat bervariasi dari proyek satu dengan proyek yang lain. Ruang lingkup Baseline untuk proyek adalah pernyataan ruang lingkup proyek yang disetujui, Workbreak Down Structure (WBS), dan kamus WBS terkait. Baseline hanya dapat diubah secara formal dengan mengubah prosedur kontrol dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan saat melakukan Validasi Lingkup dan Kontrol Lingkup proses serta proses pengendalian lainnya.

Perumusan WBS adalah proses mendekomposisi hasil serahan proyek dan pekerjaan proyek menjadi lebih kecil, dalam komponen yang mudah dikelola. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan visi yang terstruktur tentang apa yang akan dibuat dan dihasilkan. input, alat dan teknik yang akan digunakan, dan output apa yang akan dihasilkan dari proses ini.

WBS adalah dekomposisi secara hirarkis dari total ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan proyek dan menciptakan hasil proyek yang diharapkan. WBS mengatur dan mendefinisikan total ruang lingkup proyek, yang terdiri dari pekerjaan yang spesifik dalam pernyataan lingkup proyek yang telah disetujui.

Gambar 3. Contoh WBS yang didekomposisi dari atas ke bawah (Bottom-Up)

 Gambar 4. Contoh WBS yang didekomposisi berdasarkan Fase

Paket Pekerjaan adalah pekerjaan tingkat terendah dari komponen WBS, Paket pekerjaan digunakan untuk mengelompokkan aktivitas di mana pekerjaan dapat dijadwalkan, diperkirakan, dimonitor, dan dikontrol dengan mudah. Dalam konteks WBS, pekerjaan mengacu pada produk atau hasil kerja yang merupakan hasil dari aktivitas dan tidak dengan aktivitas itu sendiri.

Dekomposisi adalah teknik yang digunakan untuk membagi dan kemudian membagi lagi lingkup proyek dan menjadi lebih kecil, sehingga menjadi komponen pekerjaan yang lebih mudah dikelola.

Gambar 5. Contoh WBS yang didekomposisi berdasarkan Hasil Serahan Utama (Major Deliverables)

Tingkat dekomposisi seringkali dipengaruhi oleh tingkat kontrol yang diperlukan dalam mengelola proyek secara efektif. Tingkat detail untuk paket pekerjaan akan bervariasi tergantung ukuran dan kompleksitasnya. Dekomposisi total pekerjaan proyek ke dalam paket pekerjaan umumnya melibatkan kegiatan sebagai berikut :

  • Mengidentifikasi dan menganalisis hasil serahan/deliverables dengan pekerjaan terkait;
  • Menyusun dan mengorganisasikan WBS;
  • Menguraikan level WBS menjadi komponen detail dari level atas ke level bawah;
  • Mengembangkan dan menetapkan kode identifikasi ke dalam komponen WBS; dan
  • Memverifikasi bahwa tingkat dekomposisi hasil serahan/deliverables sudah sesuai.

Lingkup baseline adalah lingkup yang disetujui dari pernyataan lingkup, WBS-nya, dan assosiasinya dengan kamus WBS, yang dapat diubah hanya melalui prosedur kontrol perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Ini adalah komponen dari rencana manajemen proyek. Komponen dari lingkup baseline meliputi:

  • Pernyataan lingkup proyek yang merupakan deskripsi ruang lingkup proyek, hasil serahan utama/deliverables, asumsi, dan batasan-batasan.
  • Setiap level WBS ke bawah mewakili definisi yang semakin rinci dari pekerjaan proyek. Setiap hasil WBS diselesaikan oleh satu paket pekerjaan yang dikontrol oleh satu akun dan menjadi pengidentifikasi unik untuk pekerjaan itu. Pengidentifikasi ini memberikan struktur untuk mengakumulasi secara hirarkis biaya, jadwal, dan informasi sumber daya yang digunakan. Akun kontrol adalah titik kontrol manajemen di mana ruang lingkup, anggaran, biaya aktual, dan jadwal terintegrasi dan dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari pengukuran kinerja. Akun kontrol ditempatkan pada titik manajemen yang dipilih di WBS. Setiap akun kontrol dapat mencakup satu atau lebih paket pekerjaan, tetapi masing-masing paket pekerjaan harus dikaitkan dengan hanya satu akun kontrol. Akun kontrol dapat mencakup satu atau lebih perencanaan paket. Paket perencanaan adalah komponen struktur rincian kerja di bawah akun kontrol dengan jenis pekerjaan yang diketahui tetapi tanpa jadwal kegiatan yang terperinci.

Struktur WBS dapat dibuat dengan menggunakan beberapa pendekatan. metode yang populer digunakan adalah pendekatan hirarkis, penerapan pedoman organization-specific, dan penggunaan template WBS. Struktur WBS dapat direpresentasikan dalam sejumlah bentuk, sebagai:

  • Menggunakan fase siklus proyek sebagai tingkat dekomposisi kedua, dengan produk dan hasil serahan dimasukkan di tingkat ketiga,
  • Menggunakan deliverables utama sebagai dekomposisi tingkat kedua, dan
  • Memasukkan sub komponen yang dapat dikembangkan oleh organisasi di luar tim proyek, seperti sebagian pekerjaan yang di sub kontrakkan.

Kamus WBS adalah dokumen yang memberikan rincian deliverables, aktivitas, dan informasi jadwal setiap komponen dalam WBS. Informasi dalam kamus WBS mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

  • Kode pengidentifikasi akun,
  • Deskripsi pekerjaan,
  • Asumsi dan kendala,
  • Pihak yang bertanggungjawab,
  • Tahapan jadwal,
  • Aktivitas jadwal terkait,
  • Sumber daya yang dibutuhkan,
  • Perkiraan biaya,
  • Persyaratan kualitas,
  • Kriteria penerimaan,
  • Referensi teknis, dan
  • Informasi kontrak.

Selanjutnya adalah Validasi Lingkup yang merupakan proses formalisasi penerimaan hasil serahan proyek yang akan diselesaikan. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa ia memberikan objektif pada proses penerimaan dan bentuk produk akhir, layanan, atau penerimaan hasil serahan dengan memvalidasi setiap tahapan pelaksanaan.

Menurut Imam Soeharto, 1999, Dokumen yang berisi batasan lingkup proyek yang memuat kuantitas, kualitas, spesifikasi, dan kriteria amatlah penting artinya. Meskipun tidak mungkin menuliskan sekian banyak komponen lingkup proyek ke dalam suatu pernyataan dalam dokumen resmi, perlu diusahakan agar dalam implementasinya nanti tidak terbuka peluang timbulnya interpretasi yang berbeda-beda antara mereka yang berkepentingan, terutama antara pemilik dan pelaksana atau Penyedia.

  1. Teknik Perumusan Paket PBJ

Teknik/tek·nik/ /téknik/ n 1 pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan, mesin): sekolah –; ahli –; 2 cara (kepandaian dan sebagainya) membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni; 3 metode atau sistem mengerjakan sesuatu (kkbi.web.id/teknik). Teknik merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna (id.wikipedia.org).

Paket PBJ adalah pernyataan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan atau Statement of Work (SOW) yang merupakan narasi deskriptif mengenai produk, jasa dan hasil serahan dalam suatu proyek. Untuk proyek internal, project initiator atau sponsor membuat SOW berdasarkan kebutuhan bisnis, produk ataupun kebutuhan tingkat layanan. Sedangkan untuk proyek eksternal SOW dapat diterima dari Customer sebagai bagian dari dokumen tender, seperti RFP (request for proposal), RFI (request for information) atau bagian dari suatu kontrak proyek. Dokumen SOW mereferensikan beberapa hal sebagai berikut :

  • Business need.
  • Product Scope.
  • Strategic Plan.

Sumber : http://adikristanto.net/manajemen-integrasi-proyek/diakses pada tanggal 24 April 2020

Sehingga perumusan paket PBJ harus mampu mendeskripsikan identifikasi kebutuhan bisnis SKPD, lingkup produk/hasil serahan dan rencana strategis (termasuk penggabungan beberapa paket yang sejenis dalam satu paket PBJ atau konsolidasi).

Perumusan Paket PBJ juga terkait dengan penggunaan bahasa, Kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia pada umumnya dapat dikategorikan dalam tiga hal, yakni: (1) kesalahan karena struktur (tata bahasa), (2) diksi (pilihan kata), (3) kesalahan karena kerancuan logika, dan (4) kesalahan karena ejaan (lihat Al-Ma’ruf dkk., 1987:17).

Adalah suatu kebenaran bahwa bahasa berkaitan erat dengan logika seseorang. Keruntutan bahasa lazimnya mencerminkan keruntutan logikanya. seperti dinyatakan Poedjawijatna (1994:17), bahwa dalam dunia ilmu, logika bahasa sangatlah penting, dan bahasa merupakan media pengembangan ilmu. Oleh karena itu, bahasa ilmiah harus denotatif  sifatnya, tidak konotatif (interpretatif), dan tidak ambigu  (berpenafsiran ganda). Artinya, bahasa ilmiah harus mencerminkan maksud setepat-tepatnya, tidak menimbulkan ambiguitas makna yang dapat mengakibatkan salah interpretasi. Itulah salah satu kriteria yang harus ada dalam bahasa karya ilmiah (Farida Nugrahani, DR.,M.Hum.dkk.,2014:8)

Penulisan Paket PBJ adalah termasuk ragam bahasa ilmu sehingga harus mengikuti ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa mengurangi nilai otentitas/keaslian usulan paket PBJ oleh masyarakat pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten/gabungan SKPD.

C. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Paket Pengadaan Barang/Jasa adalah pernyataan ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa yang menggambarkan deliverables / hasil serahan baik secara penuh maupun parsial, yang diperoleh berdasarkan identifikasi kebutuhan barang/jasa pada saat perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pemaketan dilakukan bersamaan dengan proses perumusan nama paket pengadaan barang/jasa sedangkan konsolidasi dapat dilakukan pada saat perencanaan tetapi lebih efektif dilakukan pada tahap persiapan pengadaan atau tahap persiapan pemilihan di UKPBJ karena pengaturan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening pembebanan anggaran serta penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 1, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau ketersediaan anggaran belanja.

Triple Constraints

Gambar 6. Triple Constraints ; Hubungan Kualitas dengan Ruang Lingkup, Biaya dan Waktu

 Kualitas PBJ sangat ditentukan oleh Ruang lingkup, Waktu dan Biaya Proyek sehingga ruang lingkup dapat ditambah atau dikurangi sangat tergantung atas ketersediaan anggaran.

Selanjutnya Hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari dalam pemaketan PBJ adalah sebagai berikut :

  1. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  2. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  3. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  4. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, maka pemaketan PBJ harus mematuhi ketentuan mengenai Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga Paket PBJ yang dirumuskan harus sesuai dengan sistematika penggolongan dalam penetapan ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek Belanja Barang Milik Daerah.

Gambar 7.      Bentuk RKA-SKPD 2.2.1 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Pemaketan hasil Konsolidasi PBJ dapat dilakukan secara internal SKPD berupa penggabungan paket PBJ ke dalam satu urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan dan rekening.

BAB III

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENULISAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis data kepustakaan yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah yang menjadi topik pembahasan. Metode yang digunakan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu: rasional, empiris, sistematis, dan mutakhir.

A. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Teknik Perumusan Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunan RKA-SKPD merupakan penelitian yang akan mengungkap hubungan ketentuan peraturan yang berlaku dengan teknik pendekatan keilmuan yang sesuai yang dapat memudahkan penyusunan dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Menurut H. B. Sutopo (2002) bahwa “Dalam penelitian kualitatif, sumber datanya dapat berupa manusia, pertanyaan dan tingkah laku, dokumen dan arsip atau benda lain”. Sedangkan menurut Lofland, “ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen”. (Lexi J. Moleong, 2001). Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui :

  1. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip yang menjadi objek penelitian adalah Paket PBJ yang tercantum dalam DPA-SKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2019.

  1. Informan

Lexi J. Moleong (2001: 45) mengatakan bahwa yang disebut informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui permasalahan yang akan dikaji adalah : Pejabat yang menangani urusan perencanaan dan penganggaran, Pejabat yang menangani urusan Perbendaharaan, Pejabat yang menangani urusan Akuntansi dan pencatatan Aset Barang Milik Daerah, masing-masing pada BPKPD Kabupaten Soppeng dan Pejabat yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Soppeng.

  1. Tempat dan Peristiwa

    Informasi terkait tempat dan peristiwa adalah pencermatan atas proses perencanaan pembangunan daerah, penganggaran  dan penetapan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019. Disamping itu, dilakukan penelusuran atas penayangan paket PBJ pada SiRUP SKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2019.

B. Teknik Sampling

Hadari Nawawi (1993: 152) menjelaskan “Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sample yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sample yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebarannya populasi agar diperoleh sampel yang representative atau benar-benar mewakili populasi”. “Dalam purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap” (H. B. Sutopo, 2002: 56).

Bertolak dari penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini bentuk sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

C. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang diperoleh menjadi sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

  1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek ditempat berlangsungnya kegiatan, sehingga observer berada bersama obyek yang diteliti (Hadari Nawawi, 1993). Dengan observasi dapat memudahkan bagi peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam, sebab peneliti sudah melihat sendiri bagaimana keadaan obyek tersebut.

  1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Lexi J. Moleong (2001: 35) mendefinisikan wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dengan wawancara langsung.

  1. Analisis Dokumen

Dalam penelitian ini, disamping peneliti berusaha mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maka juga menggunakan analisis dokumen sebagai bahan tertulis.

D. Validasi Data

Validitas data adalah kebenaran dalam kancah penelitian, dimana kebenaran data dalam penelitian itu sangat diperlukan agar hasil penelitian tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode trianggulasi data dan review informan dalam menguji keabsahan data. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Trianggulasi Data

Dengan menggunakan berbagai sumber data untuk memperoleh data yang sama supaya lebih meyakinkan kebenaran data tersebut. Jadi data dan informasi yang diperoleh dapat diuji dan dicocokkan dari data informasi yang lain. Dengan demikian peneliti menggunakan beberapa sumber data atau mewawancarai beberapa orang untuk memperoleh data yang benar.

  1. Review Informan

Penelitian ini mengadakan pengecekan data dengan cara mengadakan diskusi dengan para narasumber guna memeriksa ulang atas informasi yang telah diberikan sebelumnya. Dengan kata lain peneliti akan mencocokkan data yang sudah diperoleh dengan narasumber yang terlibat langsung dengan peristiwa.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Lexi J. Moleong (2001: 103), pengertian analisis data adalah “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam bentuk suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan suatu peristiwa. Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. (Sutopo, HB. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press)

Metode Penelitian Kualitatif  adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam ( in-depth analysis ), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif sejak awal ingin mengungkapkan data secara kualitatif dan disajikan secara naratif. data kualitatif ini mencakup antara lain: Deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik yang menyangkut manusianya atau hubungannya dengan manusia lainnya. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya. Cuplikan dari dokumen, dokumen laporan, arsip-arsip dan sejarahnya. https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Paket Pengadaan Barang/Jasa

Paket PBJ SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019 telah diumumkan dalam http://sirup.lkpp.go.id. Beberapa nama paket PBJ tersebut kami cantumkan pada tabel berikut :

Mencermati nama paket PBJ diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Terdapat nama paket PBJ tidak sesuai dengan ragam bahasa ilmu sehingga dapat memberikan pengertian dan konotasi yang berbeda.
  2. Tidak disusun berdasarkan pendekatan Project Scope Management sehingga deliverables tidak dapat dikategorikan dengan jelas.
  3. Dengan Sebaran Paket PBJ yang banyak di SKPD maka pengumpulan dan analisis data atas permintaan laporan PBJ tidak dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, termasuk kategorisasi laporan berdasarkan cara dan jenis pengadaan per SKPD.

B. Teknik Perumusan Paket PBJ

Perumusan nama paket PBJ menggunakan pendekatan :

  1. Project Scope Management (PSM)

Dari 10 area pengetahuan manajemen proyek, 4 area pengetahuan yang akan dijadikan rujukan dan pendalaman dalam rangkaian hubungan yang dapat memberikan pengaruh terhadap perumusan nama paket PBJ adalah Manajemen Ruang Lingkup, Manajemen Waktu, Manajemen Kualitas dan Manajemen Biaya (Heru Listiawan, 2015, Manajemen proyek)

Manajemen ruang lingkup mempengaruhi manajemen Waktu, Kualitas dan Biaya, sehingga Manajemen Ruang Lingkup sangat menentukan kualitas suatu proyek untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi SKPD diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

a. Contoh WBS Pengadaan Barang,

Gambar 8. Contoh WBS Pengadaan Komputer Jaringan.

b. Contoh WBS Pekerjaan Konstruksi,

Gambar 9. Contoh WBS Pekerjaan Peningkatan Jalan.

c. Contoh WBS Jasa Konsultansi,

Gambar 10. Contoh WBS Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung,

d. Contoh WBS Jasa Lainnya

Gambar 11. Contoh WBS Jasa Penyediaan Makan Minum Rapat.

  1. Deliverables/hasil serahan sesuai penggolongan dan kodefikasi Barang/Jasa sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sehingga Deliverables/hasil serahan berdasarkan pendekatan Project Scope Management sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana paket PBJ yang telah tervalidasi kemudian dilakukan penyesuaian dan perumusan berdasarkan Kodefikasi Barang yang merupakan  pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah. Sedangkan Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek,rincian objek, sub rincian objek dan sub sub rincian objek barang milik daerah.

Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Kodefikasi barang sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 meliputi:

  1. level 1 menunjukkan kode akun;
  2. level 2 menunjukkan kode kelompok;
  3. level 3 menunjukkan kode jenis;
  4. level 4 menunjukkan kode objek;
  5. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
  6. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
  7. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

Setiap barang milik daerah diberikan label kode register kecuali untuk barang :

  1. Persediaan;
  2. Aset Tetap Renovasi (ATR);
  3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  4. Akumulasi penyusutan;
  5. Akumulasi Amortisasi;
  6. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
  7. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Berikut ini contoh penggolongan Barang Milik Daerah dengan sub rincian objek jalan kabupaten.

Gambar 12.    Contoh Penggolongan Barang Milik Daerah dengan Sub Rincian Objek Jalan sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

  1. Cara dan Jenis Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni ; Secara Swakelola atau Melalui Penyedia sedangkan Jenis pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

  1. Pengadaan Barang
  2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
  3. Pengadaan Jasa Konsultansi
  4. Pengadaan Jasa Lainnya
  5. Pengadaan Terintegrasi

Contoh pengklasifikasian nama paket PBJ berdasarkan Cara Pengadaan dan jenis Pengadaan dijelaskan sebagaimana tercantum pada table berikut  :

Teknik perumusan nama paket PBJ berdasarkan Cara Pengadaan dan jenis Pengadaan, sebagai berikut :

  • Swakelola; contoh perumusan nama paket PBJ secara swakelola.
  • Biaya Perjalanan Dinas
  • Biaya Penyusunan AMDAL Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Soppeng
  • Biaya Pelayanan Donor Darah oleh PMI
  • Biaya Pembangunan Poskamling
  • Melalui Penyedia; contoh perumusan nama paket PBJ melalui Penyedia berdasarkan jenis pengadaan.

a). Pengadaan Barang;

  • Pengadaan Komputer PC (Personal Computer)

Keterangan : Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup

b). Pekerjaan Konstruksi;

  • Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Lemo lemo-Pallapao

Keterangan : Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi spesialis meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Jasa Konsultansi;

  • Konsultansi Konstruksi Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Lemo Lemo – Pallapao
  • Konsultansi Konstruksi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Lemo Lemo – Pallapao
  • Konsultansi Non Konstruksi Penilaian Barang Milik Daerah

Keterangan : Pengadaan Jasa Konsultansi terbagi menjadi dua yaitu Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi.  Jasa Konsultansi Konstruksi

adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan yang terbagi atas sifat umum dan sifat spesialis. Klasifikasi konsultansi konstruksi umum meliputi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, serta arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Klasifikasi konsultansi konstruksi spesialis meliputi konsultansi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis. Layanan usaha konsultansi konstruksi umum meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Layanan usaha konsultansi konstruksi spesialis meliputi survei, pengujian teknis, dan/atau analisis.

Jasa Konsultansi non konstruksi meliputi namun tidak terbatas pada:

  • Jasa rekayasa (engineering);
  • Jasa perencanaan, perancangan dan pengawasan untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti: Transportasi; Pendidikan, Kesehatan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Lingkungan hidup, Kedirgantaraan, Pengembangan usaha, Perdagangan, Pengembangan SDM, Pariwisata, Pos dan telekomunikasi, Pertanian, Perindustrian, Pertambangan; dan/atau Energi.
  • Jasa keahlian profesi, seperti: Jasa penasehatan, Jasa penilaian, Jasa pendampingan, Bantuan teknis, Konsultan manajemen; dan/atau Konsultan hukum.
  • Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.

d). Jasa Lainnya;

  • Jasa penyediaan makan minum rapat

Keterangan : jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan  meliputi, namun tidak terbatas pada: 1) Jasa boga (catering service); 2) Jasa layanan kebersihan (cleaning service); 3) Jasa penyedia tenaga kerja; 4) Jasa perbankan, asuransi dan keuangan; 5) Jasa layanan kesehatan; 6) Jasa pendidikan; 7) Jasa pengembangan sumber daya manusia; 8) Jasa publikasi; 9) Jasa pemasaran 10) Jasa pengelolaan media; 11) Jasa iklan/reklame; 12) Jasa film; 13) Jasa pemotretan; 14) Jasa percetakan dan penjilidan; 15) Jasa pemeliharaan/perbaikan; 16) Jasa pembersihan; 17) Jasa pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; 18) Jasa pengepakan; 19) Jasa pengangkutan; 20) Jasa pemindahan; 21) Jasa pengiriman barang; 22) Jasa penjahitan/konveksi; 23) Jasa impor/ekspor; 24) Jasa penulisan dan penerjemahan; 25) Jasa penyewaan; 26) Jasa penyelaman; 27) Jasa akomodasi; 28) Jasa angkutan penumpang; 29) Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; 30) Jasa penyelenggaraan acara (event organizer); 31) Jasa pengamanan; 32) Jasa layanan kelistrikan; 33) Jasa layanan internet; 34) Jasa layanan data center; 35) Jasa layanan teknologi informasi; 36) Jasa pos dan telekomunikasi; 37) Jasa operator; 38) Jasa pengelolaan aset; serta 39) Jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.

e). Pengadaan Terintegrasi;

Untuk Pengadaan terintegrasi disesuaikan dengan deliverables/hasil serahan utama dan hanya untuk pekerjaan yang terkategorisasi kompleks, seperti ;

  • Pekerjaan Pembangunan Bendungan (Design and Build Contract) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ; dimana pekerjaan desain dan pelaksanaan fisik konstruksi disatukan menjadi satu paket.
  • Pekerjaan layanan radiology diagnostic untuk pengadaan barang dan Pekerjaan Konstruksi.
  • Jasa pelayanan terpadu satu pintu untuk pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi.
  • Konsultansi Pengembangan data center/integrasi sistem untuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.
  1. Konsolidasi

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.  Konsolidasi pengadaan pada tahap identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa terhadap potensi untuk dilaksanakan secara konsolidasi berdasarkan komoditas serta kesatuan sistem barang/jasa, dengan kata lain deliverables yang sejenis digabungkan dalam satu paket pengadaan barang/jasa, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi proses serta satu kesatuan output/fungsi untuk memperoleh value for money.

  1. Tahun Pengadaan

adalah pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan apakah dapat diperoleh dalam satu tahun (tunggal) atau lebih dari satu tahun (jamak) sehingga tahun anggaran penting untuk dinyatakan pada bagian akhir nama paket PBJ untuk paket PBJ yang perencanaannya akan dilaksanakan dengan pembebanan anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

C. Pemaketan dan Pembebanan Anggaran

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

  1. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan SKPD;
  2. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di SKPD serta kemampuan dari Pelaku Usaha;
  3. ketersediaan barang/jasa di pasar;
  4. kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan SKPD; dan/atau
  5. ketersediaan anggaran pada SKPD.

Pemerintah Daerah pada saat tertentu harus melihat dirinya sebagai sebuah perusahaan bisnis yang besar, Menurut Agustinus Purna Irawan, 2008, dengan menerapkan manajemen logistik dalam kerangka manajemen rantai pasok (Supply Chain Management), Karena Pengertian mutu tidak lagi hanya “sesuai dengan spesifikasi”, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga, yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, bentuk/estetika dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Makin besar volume produksi suatu barang, maka biaya per satuan barang akan makin kecil karena fixed cost dibagi lebih merata dengan angka pembagi yang lebih besar, sedangkan variable cost persatuan barang akan tetap, sehingga total cost per satuan barang akan mengecil. Kenaikan pangsa pasar akan  menaikkan volume produksi dan selanjutnya akan menurunkan biaya produksi per satuan barang. Hal tersebut membuat konsolidasi PBJ dirasa sangat penting.

pemaketan dilakukan bersamaan dengan proses Perumusan nama paket PBJ sedangkan konsolidasi sudah dapat dilakukan pada saat perencanaan tetapi lebih efektif dilakukan pada tahap persiapan pengadaan atau tahap persiapan pemilihan di UKPBJ karena proses penganggaran harus memenuhi ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening anggaran serta penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.(Permendagri Nomor 108 Tahun 2016). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Per LKPP No 7 Tahun 2018 bahwa Penetapan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan kodefikasi barang/jasa sesuai dengan kodefikasi yang diatur oleh peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Pada Pasal 15 menjelaskan bahwa Pedoman kategorisasi Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya dan pekerjaan terintegrasi mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam hal kategorisasi belum tercantum dalam KBKI, pedoman kategorisasi mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait. pengaturan ini dapat diartikan sebagai sebuah pilihan sehingga dalam penyusunan RKA-SKPD, PPK harus mampu merumuskan paket PBJ secara bijaksana dengan memperhatikan kedua peraturan tersebut. Untuk pembebanan anggaran mengacu kepada Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 sedangkan untuk kepentingan pemilihan penyedia mengacu kepada KBKI yang dikeluarkan BPS.

Pemaketan adalah hasil Project Scope Management dimana paket PBJ dirumuskan berdasarkan hasil dekomposisi melalui WBS terhadap identifikasi kebutuhan barang/jasa dengan sebuah pernyataan ruang lingkup paket yang merupakan rangkuman keseluruhan lingkup proyek maupun produk/deliverables, yang sesuai kodefikasi Barang Milik Daerah.

Paket PBJ yang telah dirumuskan diinput kedalam uraian rincian objek belanja berdasarkan pembebanan anggaran/rekening yang sesuai dengan jenis belanja berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2019, Belanja Daerah (kode 5) terdiri dari :

  1. Belanja Operasi (kode 5.1)
  2. Belanja Modal (kode 5.2)
  3. Belanja Tidak Terduga (kode 5.3); dan
  4. Belanja Transfer (kode 5.4).

Gambar 13.     Contoh RKA-SKPD yang disusun berdasarkan pembebanan Rekening Belanja Modal Jalan Kabupaten sesuai Permendagri  Nomor 90 Tahun 2019.

Paket PBJ yang telah dirumuskan dengan pendekatan Project Scope Management, Cara dan Jenis Pengadaan dan telah dikaji kemungkinan dapat atau tidaknya dilakukan Konsolidasi, kemudian diinput sebagai uraian dalam sub rincian objek belanja pada RKA-SKPD sesuai dengan pembebanan anggaran serta penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Adapun contoh Paket PBJ yang telah disusun dan dirumuskan dalam RKA-SKPD sebagai berikut :

Gambar 14.   Contoh perumusan Paket PBJ dalam RKA-SKPD sesuai Permendagri  Nomor 90 Tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini ditulis dalam masa pandemik Covid19 dan merupakan buah pikiran yang lahir dalam masa WFH (Work From Home), meskipun demikian, penulis berharap semoga KTI ini dapat memberikan nilai manfaat bagi kita semua terutama kepada para pelaku pengadaan sehingga perkenankan penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut  :

A. Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

  1. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
  2. Penyusunan rencana kerja SKPD;
  3. Penyusunan anggaran;
  4. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  5. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
  6. Akuntansi dan pelaporan; dan
  7. Pengadaan barang dan jasa.

Integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah membutuhkan sistem informasi yang mampu menyajikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan permintaan pemangku kepentingan.

Salah satu hal yang menjadi basis data dalam pengadaan barang/jasa adalah perumusan paket dan pemaketan dalam penyusunan RKA-SKPD. Paket PBJ yang disusun dengan menggunakan pendekatan Project Scope Management mampu mendeskripsikan paket PBJ yang sesuai dengan deliverables/hasil serah sesuai penggolongan dan kodefikasi Perencanaan Penganggaran dan penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah serta sesuai dengan kaidah ragam bahasa ilmu dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Batasan lingkup paket PBJ yang memuat kuantitas, kualitas, spesifikasi, dan kriteria amatlah penting artinya. Meskipun tidak mungkin menuliskan sekian banyak komponen lingkup proyek ke dalam suatu pernyataan resmi dengan batasan karakter huruf oleh sistem, tetapi perlu upaya agar dalam implementasinya nanti tidak terbuka peluang timbulnya interpretasi substansial yang berbeda-beda antara mereka yang berkepentingan, terutama antara pemilik dan pelaku usaha atau Penyedia.

B. Saran

Menggunakan Pendekatan Project Scope Management oleh PPK dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada saat Penyusunan RKA-SKPD agar permasalahan yang diakibatkan oleh kesalahan perumusan nama paket PBJ dapat dikurangi. Disamping itu, beberapa kemudahan dapat diperoleh melalui teknik perumusan paket dan pemaketan PBJ dengan pendekatan Cara dan Jenis Pengadaan yakni para pengelola / pelaku pengadaan dapat dengan mudah mengetahui cara dan jenis pengadaan hanya dengan melihat nama paket PBJ dimaksud.

Nama paket PBJ dalam penyusunan RKA-SKPD yang menggunakan satuan kuantitas 1 (satu) paket seharusnya melampirkan WBS paket PBJ untuk menganalisis ketepatan perumusan paket dan pembebanan anggaran belanja.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan yang sama dalam perumusan nama paket PBJ dalam uraian sub rincian objek belanja pada penyusunan RKA-SKPD akan menjadi basis data yang baik dalam sistem Teknologi Informasi, sehingga integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran ke dalam SiRUP dengan mudah dapat dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

  1. Sekretariat Negara RI, 2019. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. LKPP RI, 2018. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. LKPP RI, 2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. LKPP RI, 2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
  5. LKPP RI, 2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
  6. LKPP RI, 2019. Keputusan Deputi Bidang Monitoring, evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Kementerian Dalam Negeri RI, 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  8. Kementerian Dalam Negeri RI, 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
  9. Kementerian Dalam Negeri RI, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  10. Project Management Institute, Inc, 2013. A Guide To The Project Management Book of Knowledge-Fifth Edition
  11. Agustinus Purna Irawan, 2008. Buku Ajar Manajemen Rantai Pasok, Universitas Tarumanegara Tahun 2008.
  12. Farida Nugrahani, DR.M.Hum, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
  13. Farida Nugrahani, DR.,M.Hum. dan Ali Imron Al-Mar’uf, Prof.DR.,M.Hum.,2014. Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah ; Panduan Bagi Mahasiswa, Ilmuwan dan Eksekutif.
  14. Imam Suharto, 1999. Manajemen Poyek (Dari Konseptual sampai Operasional) Edisi Kedua, Penerbit Airlangga.
  15. Hafnidar A.Rani, DR.,ST.,MM.,2016. Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Deepublish.
  16. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, 2014. Kumpulan Karya Tulis Ilmiah; Tema Inovasi Medan Berhias (Bersih, Hijau, Asri dan Sehat).
  17. Sofwan Badri,Drs.,1991. Dasar-Dasar Network Planning (Dasar-Dasar Perencanaan Jaringan Kerja), Universitas Gajah Mada, Penerbit Rineka Cipta
  18. Abrar Husen, Ir.MT, 2009. Manajemen Proyek (Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian Proyek) Penerbit Andi
  19. Erika Widisanti,Ir,MT. dan Lenggogeni,Ir.MT., Manajemen Konstruksi Penerbit Rosda
  20. Armaini Akhirson Karaini,__Pengantar Manajemen Proyek, Universitas Guna Darma, Civil engineering Blog
  21. Departemen Pekerjaan Umum Ri.,2007. Modul Pelatihan Ahli Manajemen Konstruksi (ahli muda) Modul CMB-04 Sistem Manajemen Ruang Lingkup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hamdan wa syukron illah, Shalaatan wa salaaman ala Rasulillah.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Nikmat dan Karunia-Nya, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan Taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Tak lupa saya hanturkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat rampung, terkhusus kepada :

  1. Bapak A. KASWADI RAZAK, SE. Bupati Soppeng, yang telah memberikan panutan dan tauladan dalam kepemimpinan yang menyejukkan di Kabupaten Soppeng.
  2. Bapak H. A. TENRI SESSU, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, yang telah mengarahkan dan meneguhkan jalan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Soppeng
  3. Bapak MUHAMMAD IHSAN, S.STP.,M.Si., Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng yang tak bosan-bosannya mengingatkan dan menunjukkan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  4. Para Kepala Seksi Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng atas kerjasama yang baik.
  5. Kepada para Informan; Bapak IRFAN, SE.,MM., Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Bapak A. WAHYU BATARA, S.AP, M.Si., Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal, Bapak, IRHAM, SE,. Kepala Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah Masing-masing dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
  6. Dan kepada para sahabat pengadaan lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, yang telah melaksanakan tugas berat dan berjuang mewujudkan pengadaan yang kredibel, dan menjadi sumber inspirasi saya dalam upaya ikut andil dalam manajemen perubahan dan perbaikan terus menerus.

 

Besar harapan saya semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kematangan organisasi UKPBJ dan peningkatan kinerja pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Wassalam,

 

Watansoppeng, 8 Mei 2020

 

Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : M. SYARIF

Tempat / Tanggal Lahir : Lebbae-Soppeng / 26 Desember 1973

Alamat : Perumnas Anggrek Permai Blok AA No 26 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Status : Kawin (4 Orang Anak)

Pendidikan :

  • SD Negeri 12/79 Lebbae Kab. Bone Tahun 1986
  • SMP Negeri 1 Watampone Tahun 1989
  • Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Bone Tahun 1992
  • Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Ambon Tahun 1992-1996 (Tidak Lulus)
  • S1 Pendidikan Biologi STKIP Muhammadiyah Bone Tahun 2007
  • S1 Ilmu Pemerintahan STISIPOL Petta Baringeng Soppeng Tahun 2012

Riwayat Pekerjaan:

  • Tahun 2005 – 2007 (Staf Proyek Pembangunan Kawasan PermukimanTransmigrasi UPT. Tellulimpoe Soppeng)
  • Tahun 2008-2012 (Bendahara Pengeluaran APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)
  • Tahun 2013 (Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng)
  • Tahun 2014-2016 (Analis Perencanaan dan Pejabat pengadaan Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng)
  • Tahun 2017-2018 (Analis Perencanaan dan Pejabat pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng)
  • Tahun 2014 s/d sekarang (Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)
  • Tahun 2019 s/d Sekarang (Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ; Pokja Pemilihan, Pejabat pengadaan dan PjPHP/PPHP pada Pemerintah Kabupaten Soppeng)

Riwayat Bimtek/Diklat :

  • Pelatihan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Jakarta 2007
  • Bimtek dan Ujian Keahlian PBJ Tingkat Pertama di Bogor 2007
  • Pelatihan Teknis Bendahara Pengeluaran APBN di Makassar 2008
  • Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan APBN di Makassar 2010
  • Diklat Program Percepatan Akuntabiltas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Kementerian Keuangan RI di Makassar 2010
  • Diklat Petugas Lapangan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Makassar 2011
  • Pelatihan Teknis Penyusunan HPS di Jakarta 2012
  • Bimtek Bendahara Pengeluaran APBD di Kab. Soppeng 2013
  • Bimtek Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Bogor 2015
  • Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Perluasan Kesempatan Kerja di Makassar 2015
  • Diklat Jabatan Fungsional PBJ di Depok Jawa Barat 2015
  • TOT Analisis Jabatan di Perusahaan di Bogor 2016
  • Seminar Pengadaan Barang/Jasa di Yogyakarta 2019
  • Diklat Penjenjangan PPBJ Muda di Makassar 2019
  • Sertifikasi/Uji Kompetensi PPBJ Muda di TUK UNM Makassar 2019
  • TOT Calon Fasilitator PBJ LKPP di Jakarta 2020

Email zharif.yusuf@gmail.com

HP/WA 085242566243

SURAT PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

 

 

Judul Karya Tulis Ilmiah    :            Teknik Perumusan Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunan RKA-SKPD

Nama Penulis                :    M. SYARIF, S.IP.

NIP                                :    19731226 200502 1 002

Pangkat/Gol.Ruang       :    Penata Muda Tk. I / III b

Jabatan                          :    Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama

Instansi                          :    Pemerintah Kabupaten Soppeng

Telah dibuat sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman   Penulisan   Karya   Tulis   Ilmiah   Pejabat   Fungsional   Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 

Watansoppeng, 8 Mei 2020

Pejabat yang Mengesahkan,

Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng

 

MUHAMMAD IHSAN, S.STP.,M.Si.

Pangkat : Pembina Tk I

NIP.19790503 199711 1 001

SURAT PERNYATAAN

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

  1. Karya tulis  ilmiah  dengan  judul  Teknik Perumusan Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunan RKA-SKPD  adalah  asli  dan  belum  pernah diajukan untuk mendapatkan penilaian angka kredit kumulatif dalam jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau di instansi Pemerintah lainny
  2. Karya  tulis   ilmiah   ini   adalah   murni   gagasan,   rumusan,   dan pengamatan saya sendir
  3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan  orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustak
  4. Demikian pernyataan  ini  saya  buat  dengan  sesungguhnya,  apabila  di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan angka kredit yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Watansoppeng, 8 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,

 

( M. SYARIF, S.IP. )

NIP. 19731226 200502 1 002

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *