MENGENAL ADVOKASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Advokasi dalam pengadaan barang jasa

I. PENDAHULUAN

Beberapa defenisi advokasi telah diperkenalkan oleh para ahli dan sarjana dalam menjelaskan pengertian advokasi, bahwa advokasi berasal dari kata advocate, yang dapat diartikan sebagai pembelaan atau anjuran terhadap suatu masalah atau kasus.  Advokasi sudah menjadi best practice dalam bidang hukum (litigasi/non litigasi) sedangkan dalam bidang kesehatan advokasi merupakan salah satu pendekatan dalam promosi kesehatan. “Advocacy is a combination on individual and social action design to gain political commitment, policy support, social acceptance and systems support for particular health goal or programme (WHO,1989). Menurut Johns Hopkins (1990) advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasif. Advokasi dapat diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi adalah para pemimpin atau pengambil kebijakan (policy makers) atau pembuat keputusan (decision makers) baik di institusi pemerintah maupun swasta.  Advokasi merupakan upaya dalam proses yang bijak untuk memperoleh dukungan dengan menggunakan informasi yang tepat dan akurat (Nana Muliyana 2015). Advokasi merupakan upaya  sistematis  dan  terorganisasi  untuk  melancarkan  aksi dengan  target  terjadinya  perubahan  kebijakan,  perilaku  dan  pelaksanaan melalui  penggalangan  dukungan  berbagai  stakeholders  yang  berpengaruh (Ritu R. Sharma, Yayasan Obor Indonesia, 2004).

II. TUJUAN ADVOKASI

Advokasi bertujuan untuk menciptakan perubahan kebijakan, peraturan-peraturan, dukungan sumber daya, dan lain-lain untuk memecahkan masalah atau isu tertentu. Dalam jangka pendek advokasi bertujuan untuk membangun pemahaman atau kesadaran terhadap masalah, adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, adanya kemauan atau kepedulian alternatif solusi, adanya tindakan nyata untuk menemukan solusi, adanya tindak lanjut kegiatan dan adanya Komitmen dan dukungan. Dukungan dapat berupa Kebijakan, Sumber daya, Kemudahan, dan Keikutsertaan.

III. TEKNIK DAN METODE ADVOKASI

Ada beberapa teknik dan metode advokasi yang telah dikenal luas oleh masyarakat antara lain:

  1. Lobi politik (Political Lobbying)

Lobi politik pada dasarnya adalah varian dari komunikasi interpersonal atau wawancara tatap muka. Oleh karena itu dalam lobi politik ini pengenalan sasaran yang mendalam (nilai kepentingannya, kebiasaannya, hobinya sampai kelemahannya dan lain lain) akan sangat mempengaruhi keberhasilan lobi. Lobi politik ini sangat penting dan banyak digunakan untuk mengadvokasikan pembuat kebijakan/pejabat publik dalam bentuk bincang-bincang (pendekatan tokoh). Karakteristik  Lobi; 1) Bersifat tidak resmi/Informal ; 2) Bentuk dapat beragam – obrolan, atau dengan surat; 3) Waktu dan tempat dapat kapan dan di mana saja dalam batas yang wajar atau memungkinkan dapat mendukung dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga orang dapat bersikap rileks; 4) Pelaku yang melakukan lobi -pihak yang berkepentingan:, pihak eksekutif atau pemerintahan, pihak legislatif, kalangan bisnis, aktifis LSM, tokoh masyarakat atau ormas, pihak terkait lainnya; 5) Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara; dan 6) Arah  pendekatan dapat bersifat satu arah sehingga pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak  yang dilobi.

Prinsip dan Teknik Lobi

Upaya untuk memaksimalkan penggunaan teknik komunikasi untuk mempengaruhi pihak lain yg semula cenderung menolak, agar menjadi setuju atau memberi dukungan harus mempertimbangkan: 1) Sistem Politik; 2) Norma dan Etika; 3) Hukum dan Peraturan yang berlaku; 4) Memperhatikan adat istiadat; 5) Mengetahui siapa yang akan dilobi; dan 6) Siapa yang melobi. Mekanisme Lobi dapat dilakukan secara : 1) Tidak langsung, 2) Langsung, 3) Terbuka, atau 4) Tertutup. Pada prinsipnya lobi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). Berikan informasi yang benar dan akurat, 2). hindari untuk menjanjikan sesuatu, 3). bina hubungan dengan orang terdekat dengan pihak yang diadvokasi, dan 4). sampaikan hal-hal pokok dan penting sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan secara lengkap kepada yang bersangkutan. Adapun teknik yang dapat dilakukan adalah: 1). perlu mengidentifikasi target lobi dengan baik, 2). penampilan diri yang baik, 3). memperhatikan situasi dan kondisi, 4). mengemas pesan, dan 5). jangan takut gagal.

  1. Seminar / presentasi

Bentuk seminar/presentasi baik untuk digunakan untuk mengadvokasi beberapa pejabat publik sekaligus, baik dari suatu instansi/lembaga tertentu, apalagi kalau berasal dari beberapa instansi berbeda yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang akan diadvokasikan.  Selain itu dalam teknik seminar/presentasi diperlukan kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan berbagai teknik atau alat bantu penyajian sehingga advokasi dapat terlaksana secara efektif. Dalam pengadaan barang/jasa, presentasi/seminar adalah yang paling jamak digunakan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kepada para pengambil keputusan.

  1. Debat

Debat pada dasarnya juga merupakan salah satu teknik advokasi dalam kelompok ciri spesifiknya adalah bahwa isu dibahas dalam pro dan kontra. Dengan teknik ini pelibatan sasaran (khalayak) akan lebih aktif dan isu atau masalah dapat dibahas dari berbagai sudut pandang secara tajam serta bisa lebih mendalam. Dengan dukungan media sosial, debat dapat menjangkau khalayak yang sangat luas secara cukup menarik. Tetapi penulis menyarankan agar metode ini sejauh mungkin dihindari karena memiliki ekses terutama bagi orang yang belum memiliki kedewasaan emosional dan pola pikir.

  1. Dialog

Hampir sama dengan debat, dialog lebih tepat digunakan sebagai teknik advokasi dalam menjangkau kelompok, yang bila didukung oleh media massa khususnya media sosial bisa menjangkau kelompok yang sangat luas. Teknik dialog memberi peluang yang cukup baik untuk mengungkapkan aspirasi atau persepsi sasaran (khalayak).

  1. Negosiasi

Negosiasi merupakan teknik advokasi yang dimaksudkan untuk meghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang bernegosiasi menyadari bahwa masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama yang perlu diamankan sekaligus kepentingan yang berbeda atau bertentangan yang perlu dipertautkan. Dalam negosiasi diperlukan kemampuan untuk melakukan tawar menawar dengan alternatif yang cukup terbuka. Negosiasi merupakan teknik advokasi untuk menghasilkan kesepakatan. Adapun kiat Negosiasi adalah :Jangan memberikan reaksi yang berlebihan, dengar dan nyatakan, Rekam dan susun apa yang mereka katakan, dalam alur pikir ke arah pemecahan masalah, tetaplah kukuh tanpa meremehkan keinginan orang lain atau kelompok untuk menemukan solusi terbaik.

  1. Petisi

Petisi atau resolusi merupakan salah satu teknik advokasi dengan membuat pernyataan tertulis. Petisi atau resolusi ini akan lebih besar tekanannya apabila merupakan hasil dari suatu musyawarah atau rapat dengan jumlah peserta yang besar (kuantitatif dan kualitatif) dan di blow-up melalui media massa. Dalam advokasi, teknik petisi dan resolusi ini merupakan variasi yang tergolong lunak seperti pernyataan sikap, ikrar, fatwa, dan lain sebagainya. Petisi merupakan salah satu teknik advokasi dengan membuat pernyataan tertulis dan formal untuk menyampaikan masalah,  mencoba untuk memaksakan tekanan kolektif terhadap penentu kebijakan. teknik ini merupakan pernyataan yang singkat dan jelas atas isu atau permasalahan dan apa tindakan yang perlu diambil disertai, dengan nama, alamat dan tanda tangan dari sejumlah individu yang mendukung pernyataan tersebut. Namun dalam birokrasi teknik ini masih dipandang sebagai tindakan yang dapat berpotensi negatif apabila tidak dilakukan secara baik dan dengan semangat kebersamaan karena rawan ditunggangi oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab.

  1. Mobilisasi

Mobilisasi adalah teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa yang dapat dilakukan melalui berbagai variasi seperti parade,  pawai, demo, unjuk rasa, dan sejenisnya. Kegiatan seperti ini mudah mengundang media massa untuk mem-blow-up-nya. Teknik ini pun memiliki kekurangan apabila tidak dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang dirancang dengan baik.

  1. Konferensi Pers

Adalah bentuk pertemuan singkat dengan sejumlah wartawan media massa yang diundang untuk menjelaskan suatu isu penting yang segera dan perlu diketahui masyarakat luas. Konferensi pers sebaiknya dilakukan secara cepat (waktu pendek) didahului dengan penjelasan singkat dan diiikuti dengan tanya jawab atau klarifikasi.

  1. Wisata Pers (Press Tour)

Adalah bentuk kunjungan beberapa wartawan langsung ke lapangan untuk menggali informasi mengenai program yang dinilai perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Konferensi Pers merupakan teknik efektif untuk mempengaruhi pejabat publik, melalui penyebarluasan isu kepada insan pers yang berdampak pada  desiminasi informasi kepada banyak pihak atau masyarakat luas, membangun opini publik mengenai suatu isu dengan melakukan pertemuan singkat dengan sejumlah wakil media massa, Data, paparan presentasi dan juru bicara dipersiapkan dengan baik. Persiapkan set informasi (lembar informasi/presentasi mengenai isu yang diinformasikan) dengan harapan isu dapat dikemas sebagai bahan advokasi yang disebarluaskan ke masyarakat. membangun hubungan baik dengan Pers dapat dilakukan dengan memperkenalkan diri dan menyajikan apa maksud dan tujuan kita. berdiskusi terkait konten yang akan diadvokasikan, berupaya menjadi sumber informasi dan koreksi bagi pers, menciptakan momen yang memicu pers terus menulis berita yang kita inginkan, berperan sebagai watchdog (pengawas) terhadap kebijakan anggaran dan kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Peran Komunikasi

Teknik advokasi disesuaikan dengan Kategori audiens/stakeholder sasaran yang akan diadvokasi; mengenali penerima manfaat advokasi, Mitra dalam proses advokasi, Lawan atau pihak yang dapat menghalangi program advokasi dan sasaran Pembuat keputusan/kebijakan yang akan diadvokasi. Dalam advokasi peran komunikasi sangat penting, sehingga pesan yang ingin dibangun harus direncanakan dan dibuat sedemikian rupa jelas (clear), benar (correct), konkret (concrete), lengkap (complete), ringkas (concise), meyakinkan (Convince), konstekstual, berani (courage), hati-hati (coutious) dan sopan (courteous). Advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin institusi.

IV. UNSUR-UNSUR ADVOKASI

Paling tidak Ada 8 (delapan) unsur dasar advokasi, yakni : 1). Penetapan tujuan advokasi, 2). Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi, 3). Identifikasi khalayak sasaran, 4). Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi, 5). Membangun koalisi, 6). Membuat presentasi yang persuasif, 7). Penggalangan dana untuk advokasi dan 8). Evaluasi dan monitoring advokasi.

V. KERANGKA KERJA ADVOKASI

  1. Perencanaan

Bagian terpenting dari advokasi adalah aspek perencanaannya. Sebuah perencanaan lengkap yang kita sebut sebagai kerangka kerja (framework) advokasi yang mencakup hasil analisis kasus sesuai isu, aktivitas, dan situasi yang mempunyai peran dalam suatu advokasi. Kerangka kerja ini sangat diperlukan mengingat advokasi merupakan jalinan interaksi dari berbagai pihak, aktivitas dan situasi. Kerangka kerja advokasi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a. Identifikasi masalah, yang akan diangkat menjadi isu strategis. Kriteria penentuan isu strategis meliputi: masalah yang paling prioritas dirasakan oleh stakeholder lokal dan mendapat perhatian publik dikaitkan dengan hasil penelitian, masalahnya mendesak (aktual) dan sangat penting untuk diberi perhatian segera, jika tidak diatasi akan segera berakibat fatal di masa depan, relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi oleh masyarakat (sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat). Daftar tolok ukur analisa isu strategis: Aktual : apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian? Urgensi : apakah isu ini mendesak? Relevansi : apakah isu ini sesuai kebutuhan? Dampak positif : apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi kita? Kesesuaian: dapatkah konstituen kita berpartisipasi dalam isu ini? Sensitivitas: apakah isu ini aman dari ekses negatif?. Analisis SWOT merupakan Metode perencanaan strategi, analisis SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, dirancang untuk membantu mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan organisasi atau kelompok dalam hubungannya dengan peluang dan ancaman yang ditemui dalam pelaksanaan advokasi.

b. Pemanfaatan data sebagai bahan advokasi; Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis data untuk dapat mengidentifikasi dan memilih masalah untuk dikembangkan menjadi tujuan advokasi, membuat pesan, memperluas basis dukungan dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Data hasil riset akademik yang dilakukan mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi, terutama untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi problematik, keadaan sarana prasarana, dan kebijakan yang berlaku termasuk kebijakan anggaran. Kegiatan advokasi juga ditunjang oleh pakar secara akademis sehingga menghasilkan daya dorong kuat karena akan bersifat mendesak kepada stakeholder (isunya terbukti merupakan kepentingan publik) sekaligus valid secara ilmiah.

c. Penetapan tujuan advokasi; tujuan advokasi diharapkan fokus pada satu tujuan kunci, yang merupakan pernyataan apa saja yang merupakan harapan yang ingin dicapai dalam program advokasi, baik dalam hal kebutuhan kepada pembuat kebijakan maupun hasil-hasil jangka menengah. Tujuan merupakan penyataan umum tentang apa yang diharapkan dan akan dicapai dalam jangka panjang (3 sampai 5 tahun), disusun dengan prinsip SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

d. Identifikasi target audiens; Penentuan ini terkait dengan permasalahan yang akan diatasi oleh komunikator melalui advokasi. Target audiens atau komunikan bisa merupakan kelompok yang mewakili masyarakat umum ataupun yang mewakili pemuka masyarakat atau pengambil kebijakan. Siapa aktor kunci potensial, kita perlu melakukan analisis kepentingan mereka dan tingkat pengaruhnya. Sehingga menghasilkan matriks siapa yang mendukung, dapat diyakinkan, mungkin akan menentang, dan harus dinetralkan. Hal ini didahului dengan penyusunan analysis stakeholder dan engage plan.

e. Identifikasi peluang kerjasama; Organisasi/grup yang dapat menjadi patner yakni Institusi/organisasi atau individu yang memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan. Pengalaman dalam hal keahlian komunikasi (communication specialist), Peluang kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun konstituen dalam hal mendukung keberhasilan advokasi. Semakin besar basis dukungan, semakin besar peluang keberhasilan. Kita perlu membangun aliansi dengan berbagai kelompok dan memanfaatkan berbagai media, antara lain membangun jejaring dengan organisasi melalui kegiatan-kegiatan bersama, pertemuan publik, media-media sosial, serta menggunakan jaringan berbasis internet.

f. Agenda advokasi dan menyusun dokumen rencana strategis; Penyusunan agenda kegiatan secara detail, terdiri : Rencana implementasi : tujuan yang akan dicapai per kegiatan, waktu pelaksanaan, siapa melakukan apa, serta informasi yang mendukung, mengembangkan pesan dan memilih saluran komunikasi, Anggaran kegiatan, sumber daya diperlukan untuk pengembangan dan penyebaran materi, perjalanan anggota tim peneliti untuk bertemu dengan pembuat keputusan dan menghasilkan dukungan, biaya komunikasi, dan keperluan logistik lainnya. Tahap ketiga adalah Mobilisasi; Penggunaan media massa, peningkatan peran jejaring, pengangkatan issu (memblow up). Tahap kedua adalah Strategi advokasi; Penetapan Tujuan, Pemilihan bentuk Aksi, Perumusan Isi pesan, Pemilihan Media, dan Pengaturan Daya (Resources). Ada bebrapa prasyarat pesan advokasi yang baik yakni memenuhi B = Bahasa, I = Ide / isi pesan, S = Subyek / sasaran, S = Sumber pesan yang dipercaya sasaran advokasi, W = waktu penyampaian pesan advokasi, T = tempat melakukan advokasi, S = saluran komunikasi pesan. Sedangkan isi pesan advokasi harus memenuhi unsur S  : Statement/pernyataan sederhana, E : Evidence/bukti /fakta-faktanya, E : Example/contoh dg cerita/analogi, A : Action/tindakan aksi

2. Pelaksanaan;

Pelaksanaan advokasi mencakup banyak kegiatan, baik berurutan maupun serempak. Satu tujuan yang dapat diraih dengan melakukan beberapa hal secara serentak dan saling mendukung. Dalam pelaksanaannya setelah disusun kerangka kerja lengkap, kegiatan advokasi yang dapat dilakukan antara lain: Berbagai pendekatan model komunikasi untuk mendefinisikan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan publik dan masing-masing memiliki proses berbeda-beda, Adapun tahapannya sebagai berikut: Legislasi, upaya yang dilakukan adalah di level legislatif dengan membangun payung hukum, misalnya legal drafting dan judicial review. Birokrasi, dilakukan untuk mengusulkan dan memperbaiki tata laksana suatu peraturan/payung hukum di level eksekutif pemerintah (melalui lobby, mediasi, audiensi, kapasitasi, dll) sehingga terjadi peningkatan pelayanan. Sosialisasi dan Mobilisasi, dilakukan untuk membangun suatu budaya (terutama budaya hukum) di masyarakat sebagai stakeholder utama (melalui pengembangan program komunikasi partisipatif, kampanye, penggalangan dukungan basis massa/networking, tekanan sosial, dan lain-lain). Tindakan atau Aksi; Makin banyak yang “terlibat”, makin baik, Tindakan “bersama” dan dilakukan terus menerus dan konsisten. Membangun Jejaring Sosial; Saat ini orang mulai berbicara santai mengenai net dan kemudian world wide web, mereka mulai menyadari bahwa mereka pun saling terhubung sama seperti komputer. Hubungan-hubungan jelas bersifat sosial, hingga sekarang nyaris semua orang akrab dengan laman dan situs web jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Linkedln, MySpace, DeviantART, Flickr, Friendster, Google, dan lainnya. Sosial media membawa manfaat namun juga kerugian bagi penggunanya apabila tidak digunakan secara bijaksana.

3. Evaluasi, monitoring dan kesinambungan; Kegiatan evaluasi dan monitoring terjadi selama proses advokasi dilakukan, sebelum melaksanakan advokasi perlu ditentukan bagaimana akan memantau rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini indikator sebagai ukuran kemajuan dan hasil yang dicapai, perlu dipersiapkan.Dapatkah kita secara realistis mengharapkan untuk membawa perubahan dalam kebijakan, program, atau dana sebagai hasil dari upaya? Secara spesifik, apa yang akan berbeda setelah selesainya advokasi? Bagaimana kita tahu bahwa situasi telah berubah? Kegiatan advokasi yang sering kali dilakukan di lingkungan yang bergejolak. Seringkali, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti setiap langkah dalam proses advokasi sesuai dengan model yang disajikan di sini. Namun demikian, pemahaman yang sistematis dari proses advokasi akan membantu pelaku advokasi merencanakan dengan bijaksana, menggunakan sumber daya secara efisien, dan tetap fokus pada tujuan advokasi. Kesinambungan Advokasi; Perubahan perilaku perlu waktu panjang, advokasi bukan “komunikasi tunggal” , Isi pesan perlu diperluas dan diperdalam, Tujuan semakin dirinci dan diperjelas, Aspek yang dievaluasi: Penetapan Sasaran, Perumusan Tujuan, Perumusan Isi Pesan, Pemilihan Saluran, Peran jejaring dan Pencapaian hasil. Dimana indikator keberhasilan dapat dilihat dari sisi input yakni adanya bahan informasi yang tepat, Pelaku yang mampu dan terpercaya, dari sisi Proses; adanya Kepercayaan /ketertarikan, Kerjasama/ keterlibatan dalam Aksi, dari sisi output dilihat dengan adanya dukungan kebijakan, dukungan sumberdaya. Sedangkan dilihat dari sisi Outcome; dengan adanya target program tercapai

VI. PERSYARATAN MATERI ADVOKASI

  • Dapat dipercaya ; Program yang ditawarkan harus dapat meyakinkan, karena didukung dengan data dari sumber yang dapat dipercaya (antara lain; Hasil Riset/Penelitian) . Isu atau permasalahan yang diangkat memang ditemukan di lapangan dan penting serta mendesak untuk segera diselesaikan
  • Mungkin untuk dilaksanakan ; Program pelayanan secara teknis, politik, maupun ekonomi dimungkinkan atau layak dilaksanakan karena sumber daya yang tersedia mencukupi, tidak akan membawa dampak politis pada masyarakat serta tersedia dana yang memadai untuk mengatasinya.
  • Sesuai dengan masalah ; Program yang diajukan paling tidak mencakup dua kriteria yaitu : (1) bahwa menyelesaikan masalah akan mensejahterakan masyarakat dan (2) pengelola program lintas sektor sepakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat banyak.
  • Harus segera dilaksanakan ; Program yang ditawarkan mempunyai urgensi tinggi karena apabila isu atau masalah tidak segera diselesaikan akan menimbulkan masalah yang lebih besar.
  • Menjadi prioritas utama ; Program harus mempunyai prioritas tinggi didukung analisis yang cermat dengan argumentasi yang tepat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan bahan advokasi adalah bahan advokasi harus akurat, tepat, lengkap, menarik; sesuai kelompok sasaran; memuat masalah dan alternatif  mengatasinya; mempertimbangkan waktu dan tempat; ada data  pendukung, gambar/bagan; dikemas  menarik, ringkas, jelas, mengesankan serta memuat peran  yg diharapkan dalam solusi masalah. Dan terakhir harus mampu menjawab pertanyaan  5 W (Who, What, Why, Where, and When) dan 1 H (How)

VII. TUJUAN ADVOKASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Sebelum kita membahas tujuan advokasi dalam pengadaan barang/jasa maka terlebih dahulu kita mengenal pendekatan utama yang harus digunakan dalam advokasi agar dapat terlaksana secara efektif, Ada 5 (lima) pendekatan utama advokasi, yakni : 1). Melibatkan para pemimpin, 2). Bekerja dengan media massa, 3). Membangun kemitraan, 4). Memobilisasi massa, dan 5). Membangun kapabilitas dan kapasitas organisasi/individual.

Adapun tujuan advokasi dalam pengadaan barang/jasa adalah:

  1. Agar Pengadaan barang/jasa dapat dimaknai sebagai manajemen strategi mengelola sumberdaya yang terbatas untuk mendapat nilai dan manfaat dari pengadaan barang/jasa secara tepat atau menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan value for money.
  2. Agar Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diposisikan sebagai unit kerja pendukung K/L/PD dan menjadi pusat keunggulan, UKPBJ yang Mandiri dan struktural permanen. UKPBJ yang dapat mengintervensi kebijakan alih-alih menjadi objek intervensi
  3. Mendorong UKPBJ menerapkan manajemen risiko dalam rangka penguatan kelembagaan dan perbaikan ekosistem pengadaan menuju pengadaan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan terpercaya.

VIII. PELAKSANA ADVOKASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah organisasi yang dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sebagai organisasi yang melaksanakan urusan pendukung maka UKPBJ diharapkan memiliki kapabilitas organisasi yang unggul. Dalam pelaksanaan tugas tersebut UKPBJ menjalankan fungsi ;

  1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  3. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Perangkat organisasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas:

  1. pimpinan UKPBJ;
  2. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  3. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  4. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
  5. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan (5) dapat digabung menjadi sebuah unit kerja pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa di UKPBJ. Penggabungan tersebut didasarkan pada hasil perhitungan skor teknis sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. pada UKPBJ Kelas A pada Pemerintah Provinsi terdiri dari Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, yang melaksanakan fungsi:

1. fasilitasi pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, memiliki tugas:

  • pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
  • pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; dan
  • pernbinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

2. fasilitasi penguatan kelembagaan UKPBJ; yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, memiliki tugas:

  • pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
  • pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
  • pengelolaan personil UKPBJ;
  • pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
  • fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; dan
  • pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa, memiliki tugas:

  • bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa;
  • bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pernerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e­katalog, e-Monev, SIKaP; dan
  • layanan penyelesaian sengketa kontrak rnelalui mediasi.

IX. RENCANA STRATEGIS ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA

Mencermati Rencana Strategis LKPP 2020-2024, maka terdapat program yang terkait dengan advokasi yang dicanangkan untuk dilakukan antara lain:

  • Advokasi K/L/PD untuk melakukan konsolidasi dalam proses PBJ;
  • Penyelenggaraan Probity Advice pengadaan untuk K/L/PD;
  • Pembentukan fungsi Clearing House penyelesaian permasalahan PBJ di K/L/PD;
  • Pembentukan dan pembinaan Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di K/L/PD;
  • Pembentukan sistem pengaduan di K/L/PD yang mendorong peran masyarakat untuk mengawal PBJ; dan
  • Peningkatan kapabilitas pemberi keterangan ahli pengadaan.

Setidaknya terdapat 4 (empat) sasaran program advokasi yang dapat diterapkan di UKPBJ diantaranya adalah:

  1. Terlaksananya Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di K/L/PD,

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah penggabungan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilakukan bukan saja di tingkat PPK, PA/KPA, tetapi juga di UKPBJ, merupakan antitesa dari upaya pemecahan paket untuk menghindari tender/seleksi yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam pengadaan.

Paket Pengadaan sejenis merupakan paket yang terdiri dari barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/atau komoditas) yang sama. Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.

  1. Terselenggaranya Probity Advice di K/L/PD, (mengenai Probity Advice dapat dibaca pada tulisan saya terdahulu dengan judul Penerapan Probity Advice dalam pengadaan barang/jasa pemerintah). Salah satu strategi untuk mendorong para pelaku pengadaan dan pemangku kepentingan yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan menjunjung tinggi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yakni dengan mengimplementasikan Probity Advice, sehingga Pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel sungguh-sungguh dapat diwujudkan. Kegiatan Probity Advice yaitu proses advokasi dalam pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai value for money dalam pengadaan barang/jasa.
  2. Terbentuknya Clearing House di K/L/PD, LKPP menetapkan indikator keberhasilannya pada seberapa banyak Pemerintah Daerah menerapkan Clearing House di Daerah. Clearing House didorong untuk menjadi solusi dalam kemandegan proses pengadaan, yang diakibatkan oleh kondisi sekarang ini terdapat koordinasi yang rendah baik diantara para pelaku pengadaan sendiri, UKPBJ maupun APIP bahkan APH, pengambilan keputusan yang lambat, banyaknya tekanan dan intervensi, ketakutan akan dampak hukum sehingga perlu ada forum yang dapat menjadi solusi dan alternatif pemecahan masalah. Clearing House diharapkan mampu menjadi forum penyelesaian permasalahan pengadaan dengan melibatkan stakeholder yang yang dibutuhkan sehingga solusi komprehensif dapat ditemukan dan dijalankan secara efektif. Clearing House dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan secara komprehensif, efektif dan transparan, meningkatkan kapabilitas K/L/PD dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan, mengurangi risiko sanggah, pengaduan, dan permasalahan hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.
  3. Terfasilitasinya pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup UKPBJ, sebagai bentuk komitmen dalam rangka pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi. Sebuah predikat yang diberikan kepada Unit Kerja K/L/PD yang memenuhi program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik, termasuk didalamnya pembangunan sistem pengaduan.

Tugas advokasi bukan saja menjadi tanggung jawab LKPP tetapi juga menjadi ranah tanggung jawab IFPI (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia) sebagai organisasi profesi yang memberikan perlindungan kepada anggota IFPI dan penjaga kode etik profesi pengadaan serta tentunya yang terakhir, advokasi merupakan bagian dari fungsi UKPBJ. Sehingga perlu sinergitas dan kolaborasi dalam menjaga efektifitas advokasi.

X. SDM PENGELOLA FUNGSI ADVOKASI

Dengan mengenal lingkup tugas advokasi dalam pengadaan barang/jasa maka diharapkan bagi pimpinan dapat menunjuk dan mengangkat SDM Pengadaan yang memiliki kompetensi yang kompatibel dengan jabatan koordinasi pelaksanaan tugas advokasi di K/L/PD. Mengingat pentingnya job description advokasi dalam mempengaruhi laju perkembangan kematangan UKPBJ K/L/PD maka penempatan SDM yang tepat dalam mengelola fungsi pendukung ekosistem pengadaan ini harus menjadi prioritas. Berdasarkan pengamatan subjektif penulis, nominasi role model Kepala Sub Bagian Pembinaan dan advokasi PBJ di Indonesia yang telah sukses melaksanakan tugas dengan baik adalah Bapak CHRISTIAN GAMAS dari UKPBJ Kabupaten Kutai Barat, dengan segala kekurangan dan keterbatasan organisasi dan lingkungan pengadaan pemerintah daerahnya, mampu mengembangkan strategi advokasi dengan berbagai inovasi dan pendekatan best practice atas kebijakan pengadaan yang dinamis sehingga beliau layak dijadikan mentor sistering pengembangan kematangan UKPBJ.

XI. EPILOG

Menanggapi fenomena ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah belakangan ini, dimana PBJ masih dikaitkan dan menjadi primadona kasus korupsi di Indonesia, terdapat setidaknya ada 2 (dua) polarisasi respon para pengelola PBJ, yakni; pertama adalah menyerah dan kedua adalah pasrah, keduanya adalah dua hal yang berbeda. Ketimbang harus menyerah maka pilihan pasrah adalah pilihan yang paling masuk akal, dimana dalam kondisi pasrah artinya bahwa tetap melakukan yang terbaik dan maksimal yang dapat dilakukan dalam kewenangan kita dan menyerahkan segala urusan kepada yang Maha Kuasa apa pun yang akan terjadi, dengan harapan ada masa dimana kebenaran akan muncul sebagai hukum alam (sunatullah) dan keadilan akan memutus mata rantai kezaliman. Sehingga yang tak kalah pentingya untuk menjadi sasaran advokasi adalah para pengelola PBJ itu sendiri agar dapat lebih kuat menahan godaan dan intervensi.

Kata tidak akan pernah dapat menggantikan perbuatan, tetapi dengan memahami kata demi kata, setidaknya kristalisasi makna dapat menumbuhkan kesadaran untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan visi perubahan, seribu tulisan yang menggugah dan menginspirasi tak dapat membayar lunas sebuah aksi nyata. Mari tumbuhkan rasa urgensi dalam koalisi besar menjemput perubahan dengan senantiasa mempengaruhi pengambil keputusan (pimpinan) dalam menetapkan arah kebijakan yang tepat dan sesuai dengan cita-cita luhur yang berlandaskan karakter bangsa kita, bahwa kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadikan UKPBJ kita bukan sebagai objek intervensi tetapi bagaimana mengembangkan model advokasi yang sesuai sehingga UKPBJ kita justru yang secara proaktif mengintervensi kebijakan pimpinan.

Tetap sehat, bahagia dan sukses

SALAM PENGADAAN

Referensi:

  1. https://strategikomunikasi.blogspot.com/2012/05/teknik-advokasi.html
  2. https://kebijakankesehatanindonesia.net/32-pelatihan/1774-pengembanganketerampilan-advokasi
  3. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ
  4. Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *