Penerapan PROBITY ADVICE dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Setelah mendapatkan amanah dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaiaan Sanggah LKPP RI Tahun 2020 yang lalu, maka sebagai salah seorang Advisor pelaksana Probity Advice, saya memandang perlu menguji pemahaman saya terkait Probity Advice dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Salah satu maksud dan tujuan tulisan ini saya buat dan publikasikan, dengan harapan mendapatkan tanggapan kritis agar pemahaman saya bisa lebih baik, disamping itu tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk berbagi kesadaran begitu pentingnya probity advice dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

PENDAHULUAN

Salah satu strategi untuk mendorong para pelaku pengadaan dan pemangku kepentingan yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan menjunjung tinggi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yakni dengan mengimplementasikan Probity Advice, sehingga Pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Kegiatan Probity Advice yaitu proses advokasi dalam pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai value for money dalam pengadaan barang/jasa.

KEJUJURAN, KEBENARAN DAN INTEGRITAS

Menurut Stephen R Covey penulis buku The 8th Habit, Kejujuran adalah mengatakan kebenaran… menyesuaikan kenyataan dengan realitas, Integritas adalah menyesuaikan realitas dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa probity advice adalah suatu upaya sistematis dan terrencana untuk mengarahkan atau mempengaruhi perilaku, perbuatan, tindakan atau keputusan dengan pendekatan Probity. Ketiga komponen probity (kejujuran, kebenaran dan integritas) adalah satu kesatuan sikap yang menekankan kepada tata nilai agar tidak melakukan kebohongan, mengungkapkan kenyataan yang sesuai dengan realitasnya serta upaya yang konsisten untuk menyelaraskan ucapan dengan tindakan secara terus menerus dalam suatu budaya organisasi.

Probity Advice sebagai sebuah manajemen perubahan

pendekatan Probity Advice adalah sebuah manajemen perubahan perilaku yang sesuai dengan tata nilai kehidupan manusia yang bermartabat dan terhormat (dignity), jauh dari perbuatan yang tercela, aib dan kenistaan. Pemahaman terhadap moral dan etika adalah prasyarat utama untuk mengetahui apakah perbuatan itu baik atau buruk dari sisi nilai atau values sebagai tata nilai kebajikan bukan value sebagai nilai barang/materialistik. Ketidakhadiran komponen penyusun Probity tersebut dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa ditengarai menjadi penyebab utama terjadinya perbuatan atau tindakan menyimpang seperti korupsi dan perbuatan tidak etis atau tidak bermoral lainnya.

Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi (fakta). Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar sebuah kepercayaan. sekali saja kita dapat dipercaya maka kita akan terus dipercaya dan dinilai baik sampai kita membuktikan sebaliknya.

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa “kejujuran itu mahal”. Kejujuran memang sangat mahal, itulah mengapa berkata jujur terasa sangat berat. Terkadang kejujuran dapat membuat orang lain tidak tenang dan senang, yang membuat kita dibenci, tidak ada alasan bagi kita untuk berbohong, jika kita meyakini  arti kejujuran. Sebenarnya gampang untuk berbuat jujur. Karena jika kita salah maka kita hanya perlu mengakui kesalahan tersebut dan berjanji tidak mengulangi, Dengan demikian, setidaknya tindakan jujur akan meringankan sebuah masalah dan tidak menimbulkan masalah baru. Satu kebohongan akan mendorong kebohongan lainnya. Jadi, lebih baik kita berperilaku jujur karena dengan kejujuran akan membuat kita tenang dan nyaman, karena kejujuran itu dekat dengan kebenaran. http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/berita-182-kejujuran-adalah-kunci-kesuksesan.html

Kebenaran adalah segala suatu hal yang apabila dipertimbangkan secara logika, pikiran, dan hati nurani maka akan mendapat penyesuaian akan makna yang benar dan hakiki. Kebenaran dapat diperoleh melalui cara-cara tertentu tergantung dari obyek yang ingin diketahui kebenarannya , yaitu sebagai berikut: Kebenaran biasa diperoleh manusia melalui pengalaman kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu dan pengetahuan mendorong manusia tidak ragu-ragu dalam bertindak, pegetahuan yang lebih banyak harusnya dapat menjadikan kita memiliki kebenaran yang lebih banyak pula.

Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi) https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/pengertian-integritas

DASAR PEMIKIRAN

Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu, skor 0-100, dimana 0 adalah sangat korup dan 100 adalah sangat bersih https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di.  Berdasarkan data ini maka kita masih termasuk Negara ber-CPI yang rendah karena tidak sampai separuh dari poin maksimal, artinya persepsi korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Meskipun demikian, KPK memandang terdapat beberapa perbaikan kualitas pencegahan dan penindakan yang sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian KPK, terdapat empat titik celah korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa, yaitu dari aspek regulasi, aspek perencanaan, aspek penganggaran, aspek pelaksanaan dan pengawasan.

Salah satu tugas LKPP yang dituangkan dalam Peraturan  Presiden  Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah memberikan pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa.

Untuk memperbaiki kondisi diatas, LKPP perlu melakukan langkah-langkah yang dapat mewujudkan pengadaan yang kredibel dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel serta menjaga etika pengadaan barang/jasa. Salah satu kegiatan yang dapat mendorong hal tersebut tercapai adalah dengan melakukan Probity Advice terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Probity Advice dimaksudkan untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui Probity Advice atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. Adapun Tujuan Probity  Advice adalah:

  1. Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang menghasilkan value for money.
  2. Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
  3. Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bebas konflik kepentingan dan adil.
  4. Menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa.
  5. Mengurangi resiko sanggah, pengaduan atau permasalahan hukum.
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
Pengertian

Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel. Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian diatas, probity diartikan sebagai good process yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas, probity advice dapat didefinisikan sebagai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh advisor pada saat proses tersebut berlangsung dengan pendekatan probity untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan mencapai value for money dalam pengadaan barang/jasa. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. … Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni, yang tentunya kualitas advokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita berkomunikasi dan kapabilitas organisasi.

Berbeda dengan proses Probity Audit yang dilakukan pada akhir masing-masing tahapan, proses probity advice dilakukan bersamaan dengan masing-masing tahapan proses pengadaan barang/jasa sehingga dapat mencegah terjadinya masalah (mitigasi risiko). Probity advice utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, probity advice dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa.

Probity advice harus dilakukan sesuai dengan prinsip probity, untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Mengacu pada ketentuan dalam pasal 6 Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 12 Tahun 2021 bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menerapkan prinsip-prinsip, Hal ini telah dibahas pada tulisan saya terdahulu bagaimana keterkaitan  Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adapun prinsip pengadaan barang/jasa yaitu:

  1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.
  2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,
  3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
  4. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan  ketentuan dan prosedur yang jelas.
  5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara    dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  6. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  7. Akuntabel,  berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 bahwa para pihak yang terkait dengan pengadaan wajib mematuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu:

  1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
  2. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,
  3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat,
  4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak,
  5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
  7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
  8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Ruang Lingkup Probity Advice

setiap kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang memenuhi kriteria serta telah disepakati Pengguna Anggaran dan Advisor, menjadi Ruang lingkup probity advice. Kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima barang/ jasa.

KRITERIA PAKET PENGADAAN BARANG/JASA

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa layak dilakukan probity advice adalah, antara lain:

  1. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
  2. Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
  3. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
  4. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  5. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
  6. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; atau
  7. Paket pekerjaan yang bernilai relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.
Kewenangan dan Tanggung jawab Advisor

Advisor diberikan kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan yang akan di Probity Advice secara penuh kepada Advisee. Pelaksanaan Probity Advice tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Advisee kepada Advisor. Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Advisee. Tanggung jawab Advisor terbatas pada pendapat dan/atau saran yang diberikan kepada Advisee sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaannya, advisor melakukan pendalaman dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa untuk memberikan keyakinan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip probity.

SELEKSI ADVISOR

Adapun untuk ditunjuk menjadi Advisor pelaksana probity advice, minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Syarat Personal

Kriteria personalitas (kepribadian) yang harus dimiliki oleh calon Advisor pelaksana Probity Advice adalah sebagai berikut:

  1. Independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak manapun.
  2. Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertangungjawabkan.
  3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang di-advice.
  4. Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian dalam melaksanakan penugasan.
  5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa.
  6. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
  7. Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
  8. Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan  dengan kegiatan yang diprobity.
  9. Memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
  10. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
  11. Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan.
b. Syarat Formal
  1. Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (Sl)
  2. Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Rencana Probity Advice (Probity Advice Plan)

Probity Advice Plan merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity. Probity Advice Plan disusun dan disepakati  bersama  oleh  Advisor dan  Advisee. Probity Advice Plan sekurang-kurangnya mencakup, antara lain:

  1. Penciptaan mekanisme untuk mengungkapkan dan urusan dengan konflik kepentingan, yang berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat dalam Probity Advice.
  2. Berisikan pembangunan protokol komunikasi yang memastikan bahwa satu penawar tidak memperoleh keuntungan yang tidak adil atas orang lain.
  3. Menetapkan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam Probity Advice.
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Probity Advice

Hasil Probity Advice dituangkan dalam format laporan yang berisi pendapat dan/atau saran advisor atas proses pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh advisor kepada Advisee dengan tembusan kepada pihak yang menugaskan Advisor. Dalam hal aplikasi Probity Advice sudah tersedia atau sudah dapat dimanfaatkan, maka pelaporan dilakukan melalui aplikasi. Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip probity, maka advisor memberikan pendapat dan/atau saran kepada Advisee untuk perbaikan.

Apabila Advisee tidak sependapat dengan Advisor untuk melakukan perbaikan, maka Advisor dapat menyatakan Probity Advice tidak dapat dilanjutkan/dihentikan. Selanjutnya Advisor melaporkan kepada LKPP Up. Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah

PERSIAPAN PROBITY ADVICE

Probity Advice dilakukan secara real time selama proses pengadaan barang/jasa, sehingga memerlukan waktu dan biaya yang besar, oleh karena itu perlu dibuat suatu rencana Probity Advice (Probity Advice Plan) yang dicatat dalam sistem informasi Probity Advice. Selanjutnya menyusun Tim Pelaksana Advisor, yakni Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan Probity Advice, Jumlah, susunan tim, jangka waktu probity disesuaikan dengan ruang lingkup Probity Advice yang dilakukan. Dan tak kalah pentingnya adalah Penyusunan Kerangka Acuan Kerja antara Advisor dan Advisee dan disepakati bersama. Dalam kerangka acuan kerja ditetapkan secara jelas antara lain:

  • Dasar hukum.
  • Ruang lingkup pelaksanaan.
  • Kewenangan dan tanggung jawab Advisor.
  • Jangka waktu penugasan  Advisor.
  • Mekanisme dan waktu pelaporan.

Tahap awal yang perlu dilakukan yaitu pembicaraan pendahuluan (entry meeting) untuk membahas tujuan, ruang lingkup, waktu dan mekanisme pelaporan dan langkah-Iangkah yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa dan pelanggaran prinsip-prinsip probity.

PELAKSANAAN PROBITY ADVICE

Pelaksanaan Probity Advice pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan penetapan output/outcome. Pada tahap Persiapan, yang harus dilakukan adalah merancang penugasan Probity Advice, penyusunan tim, termasuk koordinasi dengan stakeholder. Pelaksanaan Probity Advice, dilaksanakan berdasarkan Probity Advice plan yang sudah dibuat dalam tahap  persiapan. Pelaporan hasil Probity Advice, sesuai dengan ketentuan pelaporan yang tercantum dalam KAK.

Metodologi Probity Advice pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan metodologi:

  • Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas pemberian saran pendapat yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, serta mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa.
  • Penggunaan tenaga ahli jika diperlukan.

Output pelaksanaan Probity Advice adalah saran dan/atau pendapat dari Advisor berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang/jasa yang probity, dikaitkan  dengan  prinsip­ prinsip dan etika pengadaan  barang/ jasa.

Sedangkan outcome-nya adalah dimanfaatkannya saran dan/atau pendapat Advisor untuk pengambilan keputusan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Direksi BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa.

LAPORAN HASIL PROBITY ADVICE

Laporan hasil Probity Advice pengadaan barang/jasa pada K/L/PD, BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya memuat, yaitu:

  • Informasi yang obyektif kepada pihak terkait mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/PD, BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya.
  • Informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

Substansi Hasil Probity Advice disajikan secara lengkap dan memadai dalam laporan yang merupakan pendapat/saran berdasarkan hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas Probity Advice yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, serta mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan  barang/jasa.

Laporan hasil probity dihasilkan (di-generate) dari aplikasi sistem informasi Probity Advice yang dikelola LKPP, disampaikan oleh Advisor kepada Advisee dengan tembusan kepada pejabat yang menugaskan sesuai dengan tahapan probity dan segera setelah probity selesai dilaksanakan. Apabila pihak Advisee tidak dapat melaksanakan atau menolak untuk melaksanakan saran/pendapat seperti yang disampaikan Advisor, maka Advisor dapat menyatakan  kegiatan Probity Advice  dihentikan dan melaporkan  hal tersebut kepada pejabat yang menugaskan  Advisor. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang menugaskan adalah menelaah proses tersebut dan memutuskan apakah akan memutuskan untuk membatalkan proses Probity Advice atau meneruskan probity dengan catatan.

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DAPAT DILAKUKAN PROBITY ADVICE
  • Perencanaan Pengadaan; 1.Identifikasi Kebutuhan Barang/jasa, 2.Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran, 3.Menetapkan kebijakan umum; a). Pemaketan, b). Cara pengadaan, c). Organisasi Pengadaan, dan d). Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN), 4.Menyusun KAK, 5.Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  • Persiapan Pengadaan; 1). Reviu RUP, 2). Spesifikasi teknis, 3). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan 4).Rancangan kontrak
  • Persiapan Pemilihan
    1. Pemilihan sistem pengadaan barang/jasa; a).Metode pemilihan, b).Metode penyampaian dokumen penawaran dan c).Metode evaluasi penawaran
    2. Pemilihan metode penilaian kualifikasi; a).Pascakualifikasi dan b).Prakualifikasi
  • Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
    1. Penyusunan jadwal; Alasan perubahan jadwal disampaikan  kepada  peserta
    2. Kualifikasi; Evaluasi dokumen kualifikasi; 1)Harus sesuai kriteria dokumen kualifikasi, 2)Harus memperlakukan  secara adil, 3)Untuk prakualifikasi harus segera dilakukan setelah dokumen kualifikasi diterima, 4)Klarifikasi jika diperlukan, 5)Waktu Pembuktian  Kualifikasi Cukup
    3. Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

a.Pemberian penjelasan; Menjelaskan hal-hal penting sebelum tanya jawab dan Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik pada saat pemberian penjelasan;

b.Melakukan pemberian penjelasan lapangan jika diperlukan

c.Evaluasi dokumen penawaran; 1)Harus sesuai kriteria dokumen kualifikasi, 2)Harus memperlakukan secara adil, 3)Untuk prakualifikasi harus segera dilakukan setelah dokumen kualifikasi diterima, 4)Klarifikasi jika diperlukan,

d.BAHP dikonfirmasi oleh semua anggota Pokja Pemilihan

e.Sanggahan Kualifikasi dijawab dengan sebaik mungkin dan tepat waktu

  • Pelaksanaan Kontrak

1.Wakil sah para pihak, 2.Pengalihan dan/atau subkontrak, 3.Jadwal pelaksanaan pekerjaan, 4.Penyerahan lokasi kerja, 5.Surat perintah mulai kerja (SPMK), 6.Program mutu, 7.Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, 8.Mobilisasi, 9.Pemeriksaan bersama, 10.Waktu penyelesaian pekerjaan, 11.Perpanjangan waktu,12.Rapat pemantauan, 13.Peringatan dini, 14.Serah terima pekerjaan, 15.Perubahan kontrak, 16.Perubahan lingkup pekerjaan, 17.Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, 18.Penghentian kontrak, 19.Pemutusan kontrak oleh penyedia, 20.Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis, 21.Laporan hasil pekerjaan, 22.Pembayaran denda, 23.Personil Manajerial dan/atau peralatan, 24.Harga kontrak, 25.Pembayaran, 26.Perhitungan akhir, 27.Pengawasan dan pemeriksaan, 28.Cacat mutu, 29.Pengujian, 30.Perbaikan cacat mutu, 31.Penyelesaian perselisihan

  • Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan
    1. Aspek administrasi,
    2. Aspek teknis dan
    3. Aspek keuangan

Tahapan diatas dapat ditambah atau dikurangi sesuai kesepatan adivisor dan advisee

PENERAPAN PROBITY ADVICE DI UKPBJ

Kedepan kita berharap LKPP mendorong strategi ini juga diterapkan di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga terdapat pembagian urusan probity advice paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada kriteria tertentu (tingkat risiko, pagu, kompleksitas, dll), dipandang perlu LKPP menyusun pedoman dan tata cara pelaksanaan probity advice di UKPBJ yang memiliki tingkat kematangan Unggul (excellence), mengingat UKPBJ juga memiliki kewenangan, tugas dan fungsi melaksanakan pendampingan dan advokasi PBJ. Seleksi dan penetapan advisor pelaksana probity advice tetap dilakukan oleh LKPP, atau pemanfaatan sistem teknologi informasi Probity advice yang dibangun oleh LKPP yang dapat juga diakses oleh UKPBJ, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Bahwa konsep probity bukan saja penting bagi advisor pelaksana Probity Advice dalam melaksanakan tugasnya tetapi jauh lebih penting bagi para pelaku pengadaan untuk menerapkan probity dalam praktik pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai sebuah sikap yang dapat diuji untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman para pelaku pengadaan mengimplementasikan atau mengejawantahkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, dalam ikut mempengaruhi kualitas, biaya, waktu dan tingkat layanan dalam proses pengadaan barang/jasa secara keseluruhan.

Tidak peduli dari titik mana kita berangkat, apakah dari keyakinan yang teguh atau dari titik keraguan yang membingungkan, tetap pada akhirnya keyakinan akan diuji dan keraguan harus dibuktikan, hingga kebenaran sungguh-sungguh menampakkan dirinya. Dengan memegang teguh Prinsip-prinsip pengadaan dan menjunjung tinggi etika pengadaan barang/jasa maka kita yakin dan percaya bahwa kredibilitas pengadaan barang/jasa kita akan terwujud, dan –cepat atau lambat akan mendorong tercapainya kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa Probity Advice adalah sebuah perjuangan yang panjang dan membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan outcome yang signifikan.

Demikian tulisan ini dipersembahkan semoga dapat bermanfaat dan bernilai ibadah.

Tetap Sehat, Bahagia dan Sukses

Salam Pengadaan

Referensi :  Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *