Lewat ke baris perkakas

Reviu, Reviu dan REVIU

Spread the love

ABSTRAK

Aktivitas reviu dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan oleh PPK pada tahapan persiapan pengadaan dan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada tahapan persiapan pemilihan serta kegiatan reviu dapat juga dilakukan oleh APIP sebagai bentuk pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah. Reviu terhadap paket pengadaan barang/jasa dilakukan secara bertingkat dengan objek reviu yang sama sehingga potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harusnya sudah berkurang bahkan sudah tidak ada sama sekali.

PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan aktivitas reviu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sedangkan APIP melaksanakan kegiatan reviu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019.

Kata Kunci : Reviu, HPS, titik kritis

PENDAHULUAN

Reviu atau Review merupakan kata yang jamak kita dengar, namun definisi dalam kamus KBBI online belum dapat kita temukan, namun kata ini memiliki pengertian yang berbeda-beda seperti dalam Oxford Collocations Dictionary, Review dirtikan sebagai “to look again at something you have studied, especially in order to prepare for an exam”. Reviu juga diartikan sebagai proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK (https://www.kamusbesar.com/reviu),  tetapi kata ini kemudian menjadi sangat bermakna ketika kita membahas mengenai Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kata ini diyakini merupakan pengganti dari kata Kaji ulang pada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Reviu merupakan tahapan kegiatan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipandang strategis dan menentukan keberhasilan eksekusi sebuah paket pengadaan barang/jasa, ia harus dilakukan pada tahap persiapan pengadaan oleh PPK dan pada tahap persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dilain Pihak, Reviu merupakan salah satu proses kegiatan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan oleh APIP sebagai Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi Negara/lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 60 Tahun 2008).

Sehingga reviu menjadi sebuah aktivitas yang harus dimaknai berbeda, dan kemudian menjadi ambigu ketika muncul pertanyaaan siapa yang memiliki kewenangan melakukan reviu menurut peraturan perundang-undangan. Apakah PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memiliki kewenangan melakukan Reviu sesuai peraturan perundang-undangan? atau berpotensi menjadi pokok sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? Mengapa Kaji Ulang diubah menjadi Reviu?

PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setidaknya menyebut Kata Reviu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Pasal 1 angka 22 dimana disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, dan pada Pasal 76 ayat (2) yaitu disebutkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.

Tugas untuk melakukan Reviu pada tahapan persiapan pengadaan oleh PPK dan pada tahapan Persiapan Pemilihan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan merupakan implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008, dimana Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan dalam bentuk kegiatan reviu adalah tugas dan kewenangan yang melekat pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Hasil reviu oleh APIP harus dapat diidentifikasi dan dapat diukur secara konsisten baik dengan kriteria yang telah diidentifikasi maupun dengan prosedur reviu yang dapat diterapkan atas informasi dalam rangka pengumpulan bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung suatu kesimpulan yang memberikan keyakinan terbatas atas pengelolaan PBJ.

Reviu pada tahap Persiapan Pengadaan

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pelaksanaan Reviu dilakukan oleh PPK pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yakni Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, dengan tujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan, dimana proses reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis, ketersediaan, barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK. Pada Tahap proses penyusunan dan Penetapan HPS dimana hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan: (1). Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK; (2). Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan); (3). ID paket RUP; dan (4). rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Tujuan reviu pada tahap persiapan pengadaan adalah memastikan terpenuhinya Tujuan, Kebijakan dan Prinsip  Pengadaan Barang/Jasa (tanpa derajat quality assurances) tetapi sebagai kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Reviu pada tahap Persiapan Pemilihan Penyedia

Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi (jika telah tersedia). Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap,  pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Reviu dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada tahap persiapan pemilihan yakni reviu dokumen persiapan pengadaan, yang meliputi:

  1. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)

Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan  dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

  1. Rancangan Kontrak

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

1) Naskah Perjanjian; 2) Syarat-syarat Umum Kontrak; 3) Syarat-syarat Khusus Kontrak; 4) Ketentuan Uang Muka; 5) Ketentuan Jaminan Pengadaan; 6) Ketentuan Sertifikat Garansi; 7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka  Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau 8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

  1. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

  1. ID paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan  dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

  1. Waktu penggunaan barang/jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

  1. Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.  Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional.

Tujuan reviu pada tahap persiapan pemilihan adalah memastikan terpenuhinya Tujuan, Kebijakan dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa (tanpa derajat quality assurances) tetapi sebagai kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Reviu dalam rangka Penjaminan Mutu dan kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah

Reviu adalah upaya penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019). Untuk kepentingan penjaminan mutu dan kegiatan pengawasan intern maka Reviu harusnya masuk dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) khususnya pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.  Sehingga program reviu atas pengelolaan PBJ tidak lagi atas permintaan mitra, tetapi kebutuhan reviu sudah terprogram sebelumnya. Paket pengadaan barang/jasa yang membutuhkan reviu diutamakan terhadap program-program strategis daerah.

Reviu dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi           

Sesuai surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 perihal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020, terlihat jelas pada area intervensi pengadaan barang/jasa dalam indikator pelaksanaan tupoksi bahwa UKPBJ melakukan reviu HPS dengan tahapan aktivitas sebagai berikut;

  1. OPD menyampaikan nilai HPS (Dokumen Persiapan Pengadaan) kepada UKPBJ
  2. UKPBJ meminta Inspektorat melakukan reviu HPS
  3. Inspektorat melakukan Reviu HPS
  4. Hasil Reviu HPS diserahkan kembali kepada UKPBJ untuk dilanjutkan sesuai mekanisme UKPBJ

Reviu tersebut sekurang-kurangnya terhadap 10 (sepuluh) paket pengadaan strategis daerah, dengan catatan bahwa reviu HPS merupakan tugas UKPBJ (Pokja Pemilihan), apabila UKPBJ tidak sanggup maka dapat meminta pendampingan kepada Inspektorat dan apabila Inspektorat tidak sanggup maka dapat meminta pendampingan kepada BPKP.

Peningkatan kualitas hasil Reviu

Untuk meningkatkan kualitas hasil aktivitas reviu oleh PPK pada tahap persiapan pengadaan, oleh Pokja Pemilihan pada tahap persiapan pemilihan maupun oleh APIP pada kegiatan reviu, perlu mengetahui titik kritis pengadaan barang/jasa yang sering ditemukan pada setiap tahapan PBJ sebagai pengenalan dan penilaian risiko, sebagai berikut:

Titik Kritis pada tahap Perencanaan Pengadaan:

  1. rencana pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah disusun tidak/belum sesuai dengan usulan dari pengguna, mempertimbangkan ketersediaan barang milik negara/daerah (BMN/D) yang ada, standar barang, standar kebutuhan, standar harga, hasil studi kelayakan,  dan  rencana  desain untuk pekerjaan konstruksi serta sarana dan prasarana pendukungnya.
  2. kegiatan dan output yang tercantum dalam RKA tidak sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa.
  3. kegiatan yang  tercantum dalam RKA tidak sesuai dengan target kinerja dalam RKP/D dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan pusat/daerah.
  4. Dokumen yang digunakan dalam penyusunan RAB tidak melalui prosedur yang tepat, seperti data penawaran yang digunakan sebagai pembanding harga, tidak didukung surat permintaan dari manajemen Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, tetapi hanya dari inisiatif pelaku usaha tanpa memperhatikan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.
  5. RAB disusun tidak sesuai dengan kebutuhan barang/jasa, terdapat penggelembungan anggaran.
  6. Dalam dokumen KAK tidak mencantumkan informasi: penggunaan Produk Dalam Negeri yang dituangkan dalam Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Penggunakan produk bersertifikat SNI, Penggunaan produk industry hijau, spesifikasi teknis rinci.
  7. Spesifikasi teknis disusun terlalu tinggi (over specification) tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
  8. RUP tidak diumumkan secara terbuka pada awal tahun anggaran, tetapi dilakukan dalam jangka dekat sebelum dilakukan persiapan pengadaan (tidak berlaku bila ada revisi RUP).
  9. Rencana pengadaan tidak disusun secara sistematik terhadap apa (spesifikasi dan kualitas), kapan (jadwal, waktu diterima), bagaimana (sumber, sistem), berapa (kuantitas) dan biaya.

Titik Kritis pada tahapan Persiapan Pengadaan;

  1. Dalam Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan, nilai HPS digelembungkan (mark-up) dan nilai HPS diatur oleh pelaku usaha.
  2. Sumber nilai HPS di tutup-tutupi.
  3. Penentuan estimasi harga pada HPS tidak sesuai aturan (standar keluaran)
  4. Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu.

Titik Kritis pada tahapan persiapan pemilihan:

  1. Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu.
  2. Pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan informasi lengkap.
  3. Tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasi.

Titik Kritis pada tahapan pelaksanaan pemilihan:

  1. Pokja Pemilihan mempersyaratkan barang/jasa tertentu agar Penyedia terbatas (diarahkan kepada Penyedia tertentu);
  2. Beberapa konsorsium menyepakati untuk menghasilkan satu pemenang ;
  3. Mempertukarkan informasi mengenai harga, dan menyepakati melakukan pengaturan harga;
  4. Membagi pekerjaan diantara beberapa konsorsium dan kesepakatan untuk tetap selalu mengikutsertakan salah satu Penyedia sampai dengan pekerjaan selesai;
  5. Persekongkolan berupa penunjukkan Penyedia tertentu sebagai pemenang meskipun status dan kompetensinya tidak memenuhi persyaratan.
  6. Berita acara aanwijzing tidak memuat input hasil aanwijzing;
  7. Pokja Pemilihan tidak memberikan Berita Acara tersebut kepada semua peserta tender;
  8. Adanya pengaturan dan penetapan pemenang tender dengan tidak memberikan Berita Acara Aanwijzing kepada seluruh peserta.

Titik Kritis pada tahapan pelaksanaan kontrak PBJ:

  1. Penyedia mengurangi volume pekerjaan;
  2. Penyedia mengurangi kualitas bahan baku dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati;
  3. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu sesui dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  4. Pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) terjadi wanprestasi;
  5. Ada sengketa ganti rugi.
  6. Unit price untuk pekerjaan tambahan dinaikkan untuk menutup kerugian yang terjadi karena sebelumnya diajukan penawaran unit price yang sengaja diturunkan.
  7. Pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup pekerjaan semula ditetapkan dengan unit price yang terlalu tinggi, yang dilakukan untuk menutupi kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  8. Pekerjaan kurang dilaksanakan sebagai upaya untuk menutupi kegagalan penyedia melaksanakan pekerjaan yang dikurangi tersebut;
  9. Pada kontrak lumpsum, volume pekerjaan sengaja dinaikkan lebih tinggi dari yang seharusnya menurut rencana (gambar);
  10. Pada kontrak unit price, sering terjadi revisi pekerjaan yang unit price-nya tinggi. Disinyalir volume dalam kontrak sengaja diturunkan akibat adanya kerjasama yang tidak baik dengan penyedia tertentu. Atau sebaliknya, kontraktor tertentu menawar dengan unit price yang dinaikkan untuk pekerjaan major item;
  11. Pembayaran interim tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan;
  12. Kualifikasi pesonil yang diajukan dalam penawaran tidak sesuai dengan tehcnical proposal yang ditawarkan semua (khusus untuk pengadaan jasa konsultan);
  13. Ruang lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tidak memenuhi kualitas yang diinginkan sehingga kurang bermanfaat.

Titik Kritis pada tahapan serah terima hasil pekerjaan PBJ:

  1. Kualitas barang/pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak, karena panitia penerima barang/pemeriksaan pekerjaan tidak berfungsi dengan baik, atau pengawasan teknis tidak berfungsi sebegaimana mestinya;
  2. Pekerjaan terlambat diselesaikan akibat kelemahan kontraktor yang gagal memahami disain, menawar dengan harga rendah tanpa didukung kemampuan teknis dan keuangan, atau penggunaan sub-penyedia tidak cakap;
  3. Pekerjaan terlambat akibat adanya pekerjaan tambah/kurang karena pembuatan disain yang tidak cermat atau kelambatan menetapkan konsultan;
  4. Ketika menawar, komponen lokal ditinggikan untuk memanfaatkan kelonggaran (preferensi harga) maksimum 15% atas penawaran komponen hasil produksi dalam negeri, akan tetapi pada kenyataannya digunakan komponen impor;
  5. Adanya usaha untuk menghindari pengenaan denda atas keterlambatan oleh konsultan dengan membuat addendum yang tidak semestinya (untuk konsultansi perencanaan/desain pada lumpsum kontrak);
  6. Adanya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang menambah biaya konsultan, padahal akibat kesalahan/kelalaian konsultan yang bersangkutan (khusus untuk jasa konsultansi);
  7. Konsultan lokal (dalam negeri) yang diikutsertakan sebagai partner/pendamping konsultan asing, ternyata tidak berperan/memberi jasa yang nyata terhadap proyek (khusus untuk jasa konsultansi);
  8. Alih teknologi terhadap konsultan dalam negeri tidak terjadi sebagaimana yang diinginkan (khusus untuk jasa konsultansi).

Titik Kritis pada pengadaan barang/jasa melalui Swakelola:

  1. Adanya rekayasa administrasi;
  2. Pekerjaan tidak direncanakan sebelumnya;
  3. Menunjuk langsung penyelenggara swakelola tanpa melalui prosedur penunjukan semestinya;
  4. Menggunakan invoice dan kuitansi kosong yang yang sudah ada stempel toko yang sudah ditandatangani oleh pemilik toko;
  5. Menambahkan biaya yang diperuntukkan sebagai uang lelah untuk penyelenggara PBJ;
  6. Dalam menyusun rincian anggaran ditambahkan anggaran yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan PBJ tersebut;
  7. Merekayasa jumlah tenaga kerja dan bahan material;
  8. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal dan KAK;
  9. Hasil pekerjaan  tidak  sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam KAK.

PENUTUP

Dengan demikian maka aktivitas reviu merupakan tugas PPK dan Pokja pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam rangka pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 sedangkan kegiatan reviu merupakan kewenangan APIP sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019.

REFERENSI

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
  4. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 perihal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *