SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Tulisan ini dibuat dalam suasana kegiatan serap aspirasi rencana perubahan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP, sehingga ini merupakan catatan kecil penulis atas efektifitas perjalanan peraturan lembaga ini selama 2,5 tahun belakangan ini.

Pengaturan sanksi sebagai ancaman hukuman dalam norma hukum dimaksudkan untuk menjamin para pihak melaksanakan dan mematuhi kewajiban yang diperintahkan dan mengindahkan etika serta memastikan terciptanya ketertiban dan kemanfaatan dalam rangka mencapai tujuan norma itu sendiri.

Perbuatan menyimpang dan pelanggaran dalam norma hukum harus dipandang sebagai tindakan melawan hukum sepanjang peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya kerugian, sehingga membutuhkan instrument khusus untuk membuat subjek dan objek hukum senantiasa dalam kepatuhan. Sanksi Administratif merupakan salah satu jenis hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang administratif yang dapat berupa denda, pembekuan izin, penghentian pelayanan dan/atau tindakan administratif lainnya https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia/.

Pengenaaan daftar hitam kepada peserta pemilihan/penyedia merupakan implementasi Hukum administrasi Negara yang bersifat memaksa karena adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang termuat dalam Hukum Administrasi Negara. Pengenaaan daftar hitam adalah sebuah proses yang panjang, dimulai dari adanya fakta telah terjadi perbuatan pelanggaran/menyimpang, pengusulan daftar hitam, pemeriksaan dan rekomendasi APIP sampai dengan penetapan dan penayangan dalam daftar hitam nasional. Titik kritis mekanisme ini terletak pada tahap inisiasi pengusulan oleh PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, guna merespons fakta adanya peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan/penyedia yang dapat dikategorikan dan memenuhi unsur sebagai perbuatan menyimpang/melanggar norma hukum positif berdasarkan kualitas bukti yang sah dan meyakinkan (otentik, faktual dan akuntabel).

Persoalannya kemudian tidak lagi menyangkut memenuhi atau tidak menenuhi unsur tetapi akhir-akhir ini penulis mensinyalir adanya keengganan PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa/fakta perbuatan menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta pemilihan/penyedia dengan alasan yang sulit diterima oleh akal sehat, seperti pemikiran yang menyamakan pengenaan daftar hitam kepada peserta pemilihan/penyedia sama dengan tindakan memecah piring makan pelaku usaha (atau membunuh usaha) disamping pertimbangan lain yang sama tidak masuk akalnya, apakah rasa iba ini merupakan sebuah respons etis yang memang etis sehingga kemudian persoalan ini bergeser menjadi persoalan kehendak (mau atau tidak mau), sehingga ketika berbicara mengenai kehendak maka pembicaraan kita akan bergeser ke persoalan etika.

Dilema Etika

Dilema etika adalah suatu keadaan di mana seseorang harus memilih satu di antara dua pilihan yang mengandung nilai moral yang hampir sama, pilihan tersebut mengharuskan adanya prinsip moral. Saat situasi seperti itu terjadi, maka seseorang atau sekelompok orang harus membuat sebuah keputusan, yakni tindakan mana yang paling etis untuk dilakukan. Ketika terjadi kesulitan dalam mengambil keputusan mengenai tindakan mana yang paling etis, maka di situlah dilema etika terjadi.

Nilai yang menjadi dasar pemikiran dalam memutuskan apakah peserta pemilihan/Penyedia itu etis atau tidak etis untuk diusulkan dalam pengenaan daftar hitam seolah-olah seperti dilema etik yang dihadapi oleh seorang dokter mengenai kepantasan merelakan seseorang mati dengan sengaja (disuntik mati) atau membiarkan orang tersebut kesakitan sampai mati.

Menqiyaskan perkara dilema etika dokter tersebut diatas dengan penanganan atas perbuatan pelanggaran/menyimpang dalam pengadaan barang/jasa adalah tidak seluruhnya dapat dibenarkan, karena asas hukum dan kode etik yang dianut pengelola pengadaan berbeda, perbuatan pelanggaran atau perilaku menyimpang oleh peserta pemilihan/penyedia dapat dicegah untuk diulangi di waktu dan tempat yang lain. Sehingga membiarkan perbuatan tersebut seolah-olah tidak pernah terjadi adalah kelalaian yang tidak bisa dimaafkan. Memastikan para PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan telah melaksanakan kewajibannya dalam pengenaan daftar hitam sulit untuk ditelusuri dan tidak tersedia data yang valid kecuali pada pelaksanaan kontrak yang secara nyata penyedia gagal menyediakan barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, itupun dilakukan atas dasar ketakutan yang dapat membahayakan PA/KPA/PPK apabila tidak dikenakan daftar hitam, data tersebut dengan mudah dapat dilihat di DAFTAR HITAM NASIONAL tetapi kelalaian pada tahap pemilihan sulit untuk dilacak dan boleh jadi banyak terjadi. Pengenaan daftar hitam dilakukan lebih banyak didorong karena ketakutan atas sanksi ketimbang didasarkan atas dorongan moral untuk melaksanakan kewajiban sebagai amanah tugas. Terdapat pengetahuan etika yang keliru dalam memahami baik atau tidak baik daftar hitam itu dalam moralitas sebagai pendorong tindakan.

Penting untuk memahami nilai (value), asas (principle) dan hubungannya dengan norma (norm). Dibalik norma terdapat nilai dan asas. Nilai dan asas (hukum) merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma (hukum). Norma hukum merupakan perwujudan atau konkritisasi aturan hukum harus mencerminkan atau didasari pada asas-asas (hukum) sebagai landasan pembentuknya. Secara sifat, norma hukum datangnya dari luar atau negara. Norma berfungsi mengatur serta memiliki sanksi yang memaksa yang dapat langsung diterapkan oleh negara, sedangkan asas hukum bekerja secara tidak langsung yang berfungsi memberi pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. Pergumulan dalam ilmu hukum bukan sekedar pergumulan dengan fakta, melainkan pergumulan dengan nilai. Masalahnya bukan masalah fakta melainkan masalah nilai. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif ilmu hukum, dituntut tanggung jawab, yaitu memberi jawab atas tuntutan etis yang tercermin dalam peristiwa hukum. (Wagiman, S. Fil., SH., MH)

Hampir seluruh sendi kehidupan kita sehari-hari tidak bisa terlepas dari masalah etis, sehingga pengetahuan kita tentang etika sungguh-sungguh dibutuhkan, membuat logo organisasi dengan warna kuning atau merah yang dominan, apabila tindakan kita didasari atau dipengaruhi oleh aliran atau afiliasi politik akan menjadi persoalan etik daripada persoalan estetika. Ketaatan terhadap norma tidak lebih penting daripada kepatuhan kepada nilai dan asas, sehingga menemukan nilai dan asas dari suatu norma menjadikan kita memiliki perspektif holistik dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan. Membiasakan diri menggunakan nurani, logika dan akal sehat akan melahirkan moralitas/karakter tetapi bukan berarti bahwa program revolusi mental melalui rekayasa norma dengan advokasi politik kekuasaan tidak memiliki pengaruh.

Sanksi Daftar Hitam menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Sanksi Daftar Hitam adalah Sanksi yang diberikan Kepada peserta Pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, dimana penetapannya merupakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 78), atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan baik pada saat pemilihan maupun pada tahap pelaksanaan kontrak, diancam dengan sanksi administratif berupa:

  1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  2. sanksi pencairan jaminan
  3. Sanksi Daftar Hitam;
  4. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  5. sanksi denda.
  • Ancaman sanksi administratif untuk peserta pemilihan:
  1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran (bila ada), dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran (bila ada), dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  3. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran (bila ada), dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; atau
  4. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran (bila ada) dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
  5. Disamping itu, dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum Penandatanganan Kontrak, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran (bila ada) dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
  • Ancaman sanksi administratif untuk Penyedia:
  1. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi Pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  2. menyebabkan kegagalan bangunan, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
  3. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
  4. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
  5. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan Hasil audit, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  6. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, dikenakan sanksi denda keterlambatan.
  • Ancaman sanksi administratif untuk PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan:
  1. dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
  2. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang Sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  3. Sanksi Hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar Pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

PA/KPA menayangkan Informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional yang diselenggarakan oleh LKPP.

Pembinaan Penyedia

Untuk memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia maka para pelanggar dan pelaku perilaku menyimpang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang telah dijatuhi sanksi hukum, maka perlu dilakukan pembinaan, agar memastikan perbuatannya tidak diulangi dan memastikan telah tertanam kesadaran hukum sehingga para pelaku dapat hidup dan beraktifitas kembali seperti sedia kala dalam tatanan masyarakat berbudaya hukum. Disamping itu adanya perilaku menyimpang oleh pelaku usaha/penyedia dapat diartikan bahwa selama ini tidak terdapat upaya pembinaan dari Negara berupa pembinaan bagaimana melakukan usaha yang baik atau tidak terdapat reward and punishment atas kinerja penyedia yang dapat mendorong munculnya semangat inovasi dalam berusaha, sebuah iklim yang kondusif yang melindungi dari praktik-praktik bisnis curang, mendorong terciptanya transparansi, kompetisi yang sehat dan akuntabiltas kinerja penyedia. Sehingga sanksi hukuman merupakan upaya terakhir untuk menegakkan supremasi hukum dimana sebelum itu telah dilakukan upaya pembinaan secara baik.

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sebentar lagi akan diubah dan direncanakan akan disusun dalam kerangka clustering pembinaan penyedia, maka beberapa ketentuan dalam perlem ini tentu akan mengalami penyesuaian, tetapi penulis memperkirakan tidak akan mengalami perubahan secara substansial, paling tidak, hanya akan mengukuhkan kewenangan PA sebagai pejabat yang berwenang menetapkan daftar hitam, sehingga frasa PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 akan dikukuhkan menjadi kewenangan mutlak PA/KPA sehingga kewenangan penetapan tidak lagi terdapat ambiguitas, disamping penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintahan Daerah dengan berlakunya PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020, serta menyelaraskan dengan perkembangan hukum mutakhir. Maka ketentuan pengenaaan daftar hitam sesuai Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam

Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif) dan bagi Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.

Pihak Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Daftar Hitam

Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan sedangkan kelalaian PA/KPA/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan kewajibannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau berdasarkan putusan KPPU/Pengadilan umum/pengadilan TUN

Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

  1. pengusulan;
  2. pemberitahuan;
  3. keberatan;
  4. permintaan rekomendasi;
  5. pemeriksaan usulan; dan
  6. penetapan.

Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan/Penyedia maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan /Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:

  1. hari/tanggal;
  2. identitas para pihak;
  3. keterangan para pihak;
  4. kesimpulan pemeriksaan; dan
  5. tanda tangan para pihak.

Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.

Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan. Usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:

  1. identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
  2. data paket pekerjaan;
  3. perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia;
  4. Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
  5. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan. Usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:

  1. identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
  2. data paket pekerjaan;
  3. perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia;
  4. Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
  5. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).

Pemberitahuan dan Keberatan

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, melalui surat elektronik (e-mail), facsimile, jasa pengiriman dan/atau diantar langsung. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan /Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh.

Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA dengan menyampaikan tembusan ke APIP. Penyampaian keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapanSanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan /Penyedia. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

Permintaan Rekomendasi

PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau keberatan dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima. Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

Pemeriksaan Usulan

APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi. Rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi, disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.  Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan pelanggaran, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA.

Penetapan Daftar Hitam

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP. PA/KPA menyampaikan Surat Keputusan kepada peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling sedikit memuat:

  1. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:
  2. data paket pekerjaan;
  3. perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan / Penyedia;
  4. ringkasan rekomendasi APIP;
  5. masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
  6. nama PA/KPA.

Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Penayangan Sanksi Daftar Hitam Pada Daftar Hitam Nasional

PA/KPA menayangkan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional. Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta kelengkapan dokumen pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.

Kelengkapan dokumen paling sedikit terdiri atas :

  1. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;
  2. Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau
  3. Surat rekomendasi APIP.

Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP atau PA/KPA merangkap sebagai PPK, surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik menonaktifkan akun Peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem pengadaan secara elektronik. Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan kelengkapan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA yang menetapkan.

Segala permasalahan hukum yang timbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hitam menjadi tanggung jawab PA/KPA yang menetapkan.

Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.  PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan diterima.

PA/KPA menyampaikan Surat Keputusan kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan. Selama masa penundaan, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku. Dalam hal setelah masa penundaan terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam batal, PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal setelah masa penundaan terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sah, PA/KPA menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam rangka penyesuaian masa berlaku Sanksi Daftar Hitam. Masa berlaku Sanksi Daftar Hitam pada Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dihitung berdasarkan total masa berlaku Sanksi Daftar Hitam dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam yang sudah dijalankan.

Dalam hal terdapat penyesuaian masa berlaku sanksi daftar hitam, PA/KPA melakukan penayangan kembali Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional dengan masa berlaku sesuai dengan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan diterima. PA/KPA menyampaikan Surat Keputusan kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

Penurunan Tayangan Sanksi Daftar Hitam Dari Daftar Hitam Nasional

PA/KPA menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional atas dasar penundaan dengan melampirkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan diterima. PA/KPA menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional atas dasar pembatalan dengan melampirkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan diterima. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik mengaktifkan kembali akun Peserta pemilihan/Penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik setelah Sanksi Daftar Hitam diturunkan dari tayangan Daftar Hitam Nasional. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun jangka waktu terlampaui

Format dan Bentuk Dokumen

Adapun mengenai bentuk dokumen atau :

  1. Format usulan penetapan sanksi daftar hitam
  2. Format pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam
  3. Format surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam
  4. Format surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam (atas dasar hasil temuan BPK/APIP)
  5. Format surat keputusan penundaan sanksi daftar hitam
  6. Format surat perubahan atas keputusan penetapan sanksi daftar hitam (Putusan Pengadilan menyatakan penetapan sanksi daftar hitam sah setelah penundaan) atau
  7. Format surat keputusan pembatalan sanksi daftar hitam

Dapat dilihat pada Lampiran Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan ini tetap berlaku sampai dengan perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan.

EPILOG

Tulisan ini menjadi perhatian khusus penulis untuk merespons kondisi adanya diskonsistensi atas pemikiran PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan terhadap keputusan pengenaan daftar hitam kepada peserta pemilihan/ penyedia atas perbuatan menyimpang/pelanggaran norma dalam proses pengadaan barang/jasa. Menggeser upaya memutuskan pengenaan daftar hitam sebagai tindakan dilema etika, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal tulisan ini. Kita tidak berharap ada kesesatan berpikir dalam menggunakan logika hukum, sebagai subjek hukum maka kita harus dapat mematuhi dan taat terhadap prosedur, dan senantiasa mendahulukan kewajiban yang diembankan kepada kita, tetap harus tertanam dalam benak kita bahwa apabila perbuatan menyimpang/pelanggaran itu kita biarkan dengan tidak melakukan upaya pencegahan maka dengan sendirinya kita telah memberikan sumbangsih negatif terhadap upaya strategis Negara hukum ini untuk memperbaiki ekosistem pengadaan kita. Ada risiko bencana etika (dampak dan kemungkinan) yang lebih besar akan terjadi kedepan apabila hal ini kita biarkan yang merupakan akumulasi dari keputusan kita pada hari ini (butter fly effect).

Pastikan logika, nurani dan akal sehat kita senantiasa dalam mode on, bahwa pertimbangan teknis itu penting dalam menyusun rencana strategis, tetapi pertimbangan filosofis atau etika harus tetap menjadi pertimbangan asasi dalam memetakan strategi, taktis dan operasional dalam menunaikan amanah agar terhindar dari perbuatan khianat, dimana dengan menggunakan pertimbangan filosofis ini akan kita peroleh jawaban untuk apa kita hidup dan kemana kita akan pergi setelah kehidupan ini berakhir.

 

Tetap sehat, bahagia dan sukses

Salam Pengadaan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *