SEBUAH CATATAN PINGGIR ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020

Pengundangan  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang hampir bersamaan dengan pengundangan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian menjadi tema hangat perbincangan publik akhir-akhir ini, mendapat respon yang beragam baik dari sisi ahli pengelolaan keuangan daerah maupun ahli pengadaan barang/jasa, pada prinsipnya tidak ada hal yang ditemukan bertentangan, meskipun ditataran praktisi/pelaksana di lapangan tetap saja muncul persepsi liar yang mencoba mempertentangkan kedua regulasi ini, ada ketidakpuasan atas ekspektasi karena dukungan data analisis yang tidak memadai dan informasi yang tidak seimbang.
Tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana tetapi hanya semata-mata ingin menguji pemahaman saya mengenai kedua beleid ini, karena itu boleh jadi persepsi saya keliru sehingga wajib untuk diabaikan. Tulisan ini bermaksud mengais dan menelusuri aliran pemikiran ketatanegaraan yang akan dikembangkan, sehingga dengan demikian terbentuk peta harmonisasi yang dapat diterima sebagai konsekuensi dinamika dalam perkembangan hukum, sehingga ditemukan nilai dan asas yang melatari norma yang akan kita patuhi.

FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbit karena kebutuhan strategis nasional atas kebijakan penggunaan produk/jasa dan kemudahan berusaha bagi UMK dan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terbit untuk melaksanakan ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis maka kedua regulasi ini seolah-olah memiliki kepentingan yang berbeda tetapi memiliki cakupan subjek hukum yang sama. Hal ini kemudian membuat irisan-irisan yang harus dimaknai atau dipahami secara bijaksana. Dibutuhkan kerangka pikir yang holistik dan upaya yang sistematis untuk mendapatkan persepsi yang baku.

KEMBALI KE KHITTAH (UNDANG-UNDANG DASAR 1945)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan regulasi yang dikeluarkan sebagai amanah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara sebagai pengaturan operasional /tata kelola keuangan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, dan merupakan kewenangan LKPP sebagai lembaga yang diberikan tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengaturan tentang pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
Jangan pernah melupakan sejarah bahwa dinamika dalam bernegara dan berbangsa telah kita lalui bersama baik secara alamiah maupun secara dramatis, yang memaksa terjadinya perubahan konstelasi politik nasional secara fundamental sebagai dampak gerakan reformasi 1998, terjadi perubahan pandangan hidup kita dalam memaknai pancasila sebagai ideologi negara sehingga pada Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000 dilakukan amandemen kedua UUD 1945 (yang meliputi 5 Bab dan 25 Pasal). Salah satu amandemen itu adalah pasal 18 tentang pemerintahan daerah, yang merupakan cikal bakal munculnya otonomi daerah. (Pasal 18 ayat 2 ; Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan) dimana Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan atas nama Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan secara nasional kepada daerah. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Urusan Pemerintahan terdiri atas :
a. urusan pemerintahan absolut; adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
b. urusan pemerintahan konkuren; adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, Urusan pemerintahan konkuren inilah yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dan
c. urusan pemerintahan umum; adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan
Urusan pemerintahan absolut meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
Jelas sekali bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga regulasi PBJ adalah urusan pemerintahan umum, setiap urusan memiliki penangungjawab urusan, dari sini juga kemudian terjawab pertanyaan mengapa regulasi PBJ menjadi domain LKPP, dan tidak ada K/L/Pemerintah Daerah yang boleh mengeluarkan kebijakan PBJ selain LKPP sehingga UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi harus diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana implementasinya dituangkan dalam PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

ATRIBUSI, DELEGASI DAN MANDAT

Atribusi, Delegasi dan mandat adalah jenis kewenangan yang dilihat dari mana kewenangan itu diperoleh oleh badan/pejabat pemerintahan dalam memutuskan dan/atau melakukan tindakan dalam menggunakan haknya dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaannya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PP 12 Tahun 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa Kepala Daerah pemegang kewenangan atribusi, dan pejabat perangkat Daerah adalah pemegang kewenangan Delegasi sesuai UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.
Pengguna Anggaran (PA) di Pemerintahan Daerah adalah konsekuensi dari pendelegasian sebagai Pejabat Perangkat daerah (PPD) sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan PA itu sangat tergantung dari adanya kewenangan sebagai PPD.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah pada APBD terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4. Kuasa BUD
5. Pengguna Anggaran (PA)
6. Kuasa Pengguna Anggaran
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD
10. Bendahara
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Pejabat Perbendaharaan dalam pengelolaa APBN terdiri dari:
1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Bendahara Umum Negara (BUN)
5. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
PA pada kementerian/lembaga adalah menteri yang merupakan jabatan politis sehingga penunjukkan KPA bersifat ex-officio sedangkan PA pada pemerintahan daerah adalah jabatan pimpinan tinggi (karier/eselon), sehingga pada K/L umumnya didelegasikan kepada eselon 2 dibawahnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai satuan kerja (satker) mengingat besaran anggaran, rentang kendali, beban kerja dan/atau lokasi yang mencakup urusan pemerintahan seluruh Indonesia. Lain halnya dengan PA pada Pemerintah Daerah umumnya besaran anggaran, rentang kendali, beban kerja dan/atau lokasi tidak menjadi pertimbangan serius, sehingga hanya diperuntukkan bagi bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Puskesmas dan Kelurahan serta unit khusus.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa PA pada K/L dan PA pada Pemerintah Daerah memiliki struktur dan tata kerja, budaya organisasi, dan lingkungan pengadaan yang berbeda. Memaksa untuk memberikan perlakuan yang sama kepada sesuatu yang berbeda adalah hal yang dapat mencederai rasa keadilan. Sehingga penulis memprediksi bahwa dalam kurun waktu 5 – 10 tahun yang akan datang akan terbit Peraturan Presiden yang akan mengatur PBJ khusus di Pemeritahan Daerah.

STRATEGIS, TAKTIS DAN OPERASIONAL

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu, merupakan pilihan dari beberapa alternatif, cara terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yang merupakan arah dan kebijakan SKPD untuk melaksanakan urusan sebagai pengejahwantahan dari RPJP dan RPJMD dengan tetap memperhatikan Renstra K/L.
Pada tataran taktis disusunlah RKPD, Renja SKPD sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS yang pada akhirnya akan tertuang dalam RKA-SKPD sebagai dokumen dasar penetapan DPA-SKPD. Sehingga pada tataran operasional untuk mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan, PA/KPA menyusun organisasi pengelola keuangan daerah. Disinilah kemudian PA/KPA diuji untuk melakukan identifikasi sumber daya yang dimiliki untuk mengeksekusi program/kegiatan/sub kegiatan, ketika PA/KPA memandang terdapat paket pekerjaan yang membutuhkan kecakapan teknis yang memadai agar target kinerja sub kegiatan dapat tercapai, maka keterlibatan dan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan SDM pengadaan SKPD sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi PPK harus dilihat sebagai personil yang harus ada dalam paket pekerjaan yang membutuhkan kompetensi teknis mulai sedang sampai dengan tinggi, atau dapat dikatakan bahwa PPK berbasis paket pekerjaan Pengadaan barang/jasa bukan berdasarkan sub kegiatan, dengan ketentuan mendahulukan pengangkatan PPTK yang memiliki kompetensi ke-PPK-an dibandingkan dengan personil lain, dalam hal perikatan/perjanjian tetap dilakukan oleh PA/KPA.

INVOLVEMENT (KETERLIBATAN)

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah profesionalisme, maka setiap kegiatan harus dilaksanakan oleh orang yang tepat, baik dari sisi tugas dan fungsi organisasi, syarat jabatan termasuk didalamnya syarat kompetensi minimal, guna mewujudkan good governance. Jumlah keterlibatan personil untuk mengeksekusi program/kegiatan/sub kegiatan sungguh-sungguh dipertimbangkan, karena mengingat sumberdaya yang terbatas untuk kebutuhan yang tak terbatas, sehingga salah satu petimbangan penambahan personil pengelola kegiatan adalah faktor kompetensi teknis. Dari sini kemudian menjadi titik masuk dibutuhkanya pengangkatan PPK mandiri untuk mengelola paket pekerjaan yang membutuhkan kompetensi teknis karena adanya risiko pekerjaan yang teridentifikasi.

SARAN TINDAK

Dalam rencana strategis SKPD BKPSDM Kabupaten/kota atau BPSDM Provinsi untuk memasukkan program pemetaan rencana pengembangan dan peningkatan kompetensi teknis ke-PPK-an bagi PPTK di daerah sehingga tersedia cukup SDM pengadaan untuk mengelola kegiatan/sub kegiatan.
Pengangkatan PPK mandiri di Pemerintah daerah boleh dilakukan sepanjang untuk melaksanakan paket pekerjaan yang bersifat strategis dan memiliki tingkat risiko tinggi yang harus diatur dalam Peraturan Kepala daerah. Tetapi untuk kepentingan manajemen talenta organisasi maka pemberdayaan PPTK jauh lebih strategis untuk dilakukan.
PA/KPA harus mampu menetapkan kategori paket-paket pengadaan lingkup SKPD berbasis risiko terhadap tujuan organisasi berdasarkan segmentasi sederhana, tidak kompleks dan kompleks. Dengan SDM PBJ yang tersedia dan cukup maka pengangkatan PPTK sekaligus sebagi PPK dapat diwujudkan, sehingga tata kelola PBJ di daerah dapat terselenggara dengan baik sehingga dengan optimasi terus menerus kita akan menemukan Best practice.

EPILOG

Atas penafsiran dan persepsi yang berbeda-beda atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka secara bijaksana dapat saya katakan bahwa regulasi hadir untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi kita semua, tetap utamakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni;
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik. (UU Nomor 30 Tahun 2014)
Disamping itu, yang tak kalah pentingnya, tetap perhatikan tujuan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa (Perpres 16/2018).
Saya jadi ingat pesan teman saya CHRISTIAN GAMAS, bahwa patuh itu asyik, jalanin aja dulu siapa tahu jodoh. Santai aja jangan ribet, bahkan saya menduga masih ada PA/KPA belum tahu kalau Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sudah diundangkan, lagi pula mereka mungkin masih sibuk dengan SIPD yang menghambat pencairan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
Sebagai penutup, perkenankan saya menginformasikan sebuah anekdot bahwa di daerah sekarang telah hadir KPA baru yang jauh lebih kompeten, KPA ini bukan Kuasa Pengguna Anggaran tapi Kuasa Pengguna Aplikasi (KPA), kalo dia yang bilang boleh maka itu boleh dilakukan, PA tunduk titah KPA ini.

Tetap sehat, bahagia dan sukses

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *