Lewat ke baris perkakas

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Spread the love

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa perlu menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa meliputi;

  1. Identitas Jabatan
  2. Kompetensi Jabatan dan
  3. Persyaratan Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pada Kamus Kompetensi Teknis, Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural. Kamus Kompetensi Teknis mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh LKPP sedangkan Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural mengacu pada Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural yang disusun dan ditetapkan secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

  1. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
  2. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda dan
  3. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya

Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pertama

Ikhtisar Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dengan Lingkup Pekerjaan

  1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang meliputi kegiatan penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa sederhana, kerangka acuan kerja (KAK) jasa konsultansi perorangan dan perkiraan harga berbasis harga pasar dan harga paket pekerjaan sejenis
  2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana
  3. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan merumuskan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dalam bentuk yang sederhana dan melakukan pengendalian kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sederhana serta melaksanakan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
  4. Pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola yang meliputi kegiatan melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola

Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda

Ikhtisar Jabatan : Pengelola Pengadaan melakukan tugas Pengadaan Barang/Jasa dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

  1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan melakukan penyusunan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja (KAK) dan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks serta merumuskan pemaketan dan cara pengadaan.
  2. Pemilihan Penyedia Barang Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana.
  3. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan merumuskan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk yang tidak sederhana dan melakukan pengendalian kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak kompleks.
  4. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola yang meliputi kegiatan melakukan analisis dan memecahkan masalah teknis operasional pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

Pengadaan Barang Jasa Madya

Ikhtisar Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya melakukan tugas pengadaan barang jasa dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut ;

  1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan melakukan penyusunan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja (KAK) dan perkiraan harga untuk pekerjaan kompleks serta merumuskan strategi pengadaan dan organisasi pengadaan barang jasa pemerintah
  2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan melakukan pemilihan penyedia barang jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang jasa yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.
  3. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi kegiatan merumuskan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah untuk pekerjaan yang memiliki kriteria atau persyaratan khusus dan atau spesifik dan melakukan pengendalian kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompleks, menyusun instrumen evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
  4. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola yang meliputi kegiatan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara swakelola

Standar Kompetensi Manajerial meliputi;

  1. Integritas
  2. Kerjasama
  3. Komunikasi
  4. Orientasi pada Hasil
  5. Pelayanan Publik
  6. Pengembangan Diri dan Orang Lain
  7. Mengelola Perubahan dan
  8. Pengambilan Keputusan

Kompetensi Sosial Kultural meliputi Kemampuan Perekat Bangsa Sedangkan Standar Kompetensi Teknis Meliputi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola.

Adapun Mengenai Deskripsi Indikator Kompetensi dan Level masing-masing Kompetensi dapat dilihat pada tautan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebagai berikut https://msyarif.id/download/pemerintah-peraturan-lembaga-kebijakan-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2019-tentang-standar-kompetensi-jabatan-fungsional-pengelola-pengadaan-barang-jasa-di-lingkunga/

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *